Munaslub Partai Golkar Disepakati, Ini Harapan Ical

Liputan6.com, Jakarta - Selain mendeklarasikan diri mendukung pemerintah, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar juga telah memutuskan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Ketua Umum Aburizal Bakrie atau Ical pun mengatakan meski itu sudah disampaikan berulang kali, tapi membujuk para Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar untuk menyetujui hal itu, adalah cukup sulit.

"Yang paling sulit adalah menyepakati adanya Munaslub. Hal itu sampai tadi siang, di mana masih ada yang berbeda pikiran," ujar Ical dalam pidatonya di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

"Kemudian saya meminta ke mereka dan menjelaskan kesepakatan yang dibuat dengan Pak Jusuf Kalla dan Pak Agung Laksono. Saya jelaskan kesepakatan itu, memang banyak teman di daerah yang tak setuju akhirnya setuju, tanpa voting," lanjut Ical.

Dia pun berjanji Munaslub akan diselenggarakan antara Mei atau Juni, di mana dirinya tak akan maju lagi menjadi ketua umum. Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ical pun meminta agar Agung Laksono mau bergabung dengannya.

"Saya harapkan Pak JK dapat bujuk Pak Agung. Waktu itu, dia diundang Pak JK juga. Saya dan beliau (Agung) enggak akan maju lagi kok. Kami yang tua ini Tut Wuri Handayani," kata dia.

Karena itu, dia berharap nanti di Munaslub akan terpilih satu kader Golkar yang muda dan bisa membawa partainya menjadi utuh kembali.

Sempat Deadlock

Keputusan Munaslub sempat deadlock. Hal ini karena, tidak alasan yang tergolong darurat untuk diselenggarakan hal tersebut.

Hal ini pun sempat membuat wacana Ical untuk mundur sempat mencuat, lantaran jika kursi kepemimpinan kosong, maka ada alasan dilakukannya Munaslub.

"Kalau berdasarkan AD/ART, Munas bisa terselenggara bila ada2/3 yang menginginkan. Hanya ada satu yang memungkinkan, jika bang Ical mengundurkan diri," ujar salah satu perwakilan DPD I Sumut, Sodrul Fuad, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Namun, hal itu dibantah politikus Golkar Nurdin Halid. Dia menegaskan, ada alasan yang mendasar yang dipandang darurat.

"Ada situasi yang menghendaki Partai Golkar harus Munaslub, yaitu kita harus akui sekali pun secara hukum Munas Bali telah dinyatakan sah di pengadilan, tapi secara politik administratif, Kemenkumham belum daftarkan Munas Bali. Itu keadaan yang memaksa dari Golkar harus menyelenggarakan Munaslub," jelas dia.

Walaupun dia menyebutkan alasan kegentingan lantaran tidak adanya pengesahan, Nurdin pun tetap meminta pemerintah, untuk memberikan pengesahan agar tejadi Munaslub.