Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggusur kawasan Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan tersebut akan dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai ruang terbuka hijau.
Anggota Komisi IX DPR Muhammad Iqbal menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam menertibkan kawasan prostitusi itu.
"Kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau tersebut (Kalijodo) telah lama beralih fungsi jadi tempat prostitusi dan perjudian. Saya mendukung program Gubernur DKI Jakarta untuk menutup Kalijodo. Penertiban itu sudah baik," ungkap Iqbal di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (29/2/2016).
Menurut dia, penyelesaian permasalahan di Kalijodo bukan hanya melalui penggusuran. Masih ada pekerjaan rumah Ahok dan Pemprov DKI Jakarta pascapenggusuran yang harus segera dikerjakan.
Baca Juga
Pemprov DKI Jakarta, lanjut dia, harus menyiapkan pendamping sosial untuk para pekerja seks komersial (PSK) yang bekerja di Kalijodo.
"Para PSK harus diberikan keterampilan oleh Pemprov. Itu untuk menghindarkan para PSK melakoni profesi yang sama," ujar Iqbal.
Politikus PPP itu menilai PSK eks Kalijodo akan pindah ke tempat lain tanpa meninggalkan profesinya, jika tidak diberikan bekal keterampilan yang memadai.
"(Jika diberikan keterampilan) para PSK dapat menjalani kehidupan lebih baik dengan tidak menjadi penyedia nafsu lelaki hidung belang lagi," kata Iqbal.
"Kalau mereka (PSK) tidak diberikan keterampilan, itu hanya memindahkan tempat saja. Harus ada pembinaan dan keterampilan agar mereka bisa hidup lebih baik lagi," pungkas dia.
Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa telah menyatakan kesiapannya untuk menampung para eks PSK Kalijodo di Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta. Bahkan, pada 22 Februari 2016, Khofifah telah memantau persiapan dari PSKW tersebut untuk menampung eks PSK Kalijodo.