Ini Hasil Negosiasi Sopir Angkot dan Pihak Istana

Liputan6.com, Jakarta - Ribuan sopir taksi, bajaj, dan angkutan umum lainnya berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera membuat aturan soal angkutan online yang membuat mereka resah.

Presiden Jokowi yang mengetahui adanya aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mengutus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk bertemu dengan dengan perwakilan para sopir Metromini, Taksi, dan Bajaj itu.

Pantauan Liputan6.com, pertemuan antara 10 perwakilan dari Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) dan Pratikno yang berlangsung tertutup itu dimulai pukul 11.00 WIB.

Setelah pertemuan, Pratikno menyampaikan bahwa Jokowi telah menginstruksikan untuk menerima dan mendengar berbagai keluhan dari para sopir angkutan umum. ‎

"Di sini saya bersama dengan ‎Pak Kadis perhubungan DKI (Andri Yansyah), ada perwakilan dari Kemenkominfo, dan juga ada beberapa rekan lain hadir. Intinya saya diminta Presiden untuk menerima beliau-beliau yang sedang berdemo dari PPAD," ucap Pratikno di Kantor Setneg, Jakarta, Senin, (14/3/2016).

Pratikno mengatakan dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keluhan mengenai semakin banyaknya angkutan umum pelat hitam berbasis online.

"Aspirasinya bahwa teman-teman ini kan terdaftar, legal sebagai angkutan umum berpelat kuning. Sementara ada angkutan yang juga melayani jasa angkutan, tetapi berpelat hitam. Ini yang jadi kegelisahan mereka, apalagi angkutan yang pelat hitam di fasilitasi aplikasi online, jadi itu konsen utama," ucap Pratikno.

Mereka, kata Pratikno juga meminta agar pemerintah secepatnya melarang pengoperasian angkutan umum berbasis online tersebut. Caranya dengan menutup aplikasi online yang selama ini digunakan untuk memesan angkutan tersebut.

"‎Jangka pendeknya teman-teman PPAD meminta supaya aplikasi online tadi ditutup. Tadi sudah disampaikan oleh dari Kominfo bahwa telah ada surat dari kementerian perhubungan pada menteri kominfo yang meminta memblokir aplikasi online.T‎entu saja kita menunggu langkah apa yang dilakukan kominfo," ucap mantan Rektor UGM itu.

Pratikno juga mengatakan secara umum pemerintah menginginkan terciptanya angkutan umum yang nyaman dan aman bagi masyarakat. Selain itu, diperlukan regulasi yang adil dalam arti, berpihak pada kepentingan warga sebagai penumpang dan juga para sopir angkutan umum.

Pratikno mengatakan, pemerintah berkomitmen mendorong angkutan umum yang lebih baik, aman dan nyaman, dan juga terdaftar dan terkontrol oleh institusi yang berwenang.

"Dan saya juga mendengar bahwa harus ada perlakukan yang adil untuk menerapkan regulasi dan penetapan angkutan umum yang lebih berkualitas dan aman ke depan," pungkas Pratikno.