Ahok: Manajemen Aset DKI Kacau, Dulu Banyak Pemain di BPKAD

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pembelian lahan untuk rusunawa di Cengkareng, Jakarta Barat, disebut-sebut merugikan negara. Bahkan, kasus ini diduga lebih besar ketimbang pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.  

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebutkan, banyak 'pemain' di Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

"Kita kacau memang. Dulu banyak pemain di BPKAD," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/6/2016)

Senada dengan Ahok, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat pun menyebut manajemen aset di DKI masih kacau.

"Sejak tiga atau empat bulan lalu, sudah kita sampaikan lakukan pendataan aset. Memang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa manajemen aset kita kacau," kata dia.

Menurut Djarot, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI, tidak mau memanfaatkan aset yang sudah ada. Mereka lebih suka membeli aset baru, tanpa menyelidiki dokumen kepemilikan sah atau tidak.

"Kita lebih suka beli-beli baru, sedangkan yang ada tidak kita manfaatkan secara maksimal. Saya geram juga sama BUMD. Bukan cuma soal lahan rusun Cengkareng Barat. Tapi ini bisa melebar ke mana-mana, hingga sampai ke aset BUMD," ucap dia.    

Sebagai solusi mengatasi kacaunya manajemen aset, Pemprov DKI sedang membentuk program baru untuk mencatat aset, yakni e-Asset. Pencatatan aset tak bergerak seperti lahan dan gedung ditargetkan selesai tahun ini melalui e-Asset.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono membantah, pihaknya lalai dalam memanajemen aset DKI.

Menurut Heru, buruknya pencatatan aset merupakan beban warisan pemerintahan terdahulu.
"Itu dulu. Karena BPKAD ini dulu terpisah, ada tiga badan jadi satu," ujar Heru pada kesempatan berbeda.



**Ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Ramadan, bisa dibaca di sini.