Menko Puan Harap BPK Jadi Garda Terdepan Cegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - BPK RI menggelar pertemuan nasional bertajuk Menata Ulang Dana Politik di Indonesia. Sebagai pembicara kunci, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengingatkan pentingnya pertemuan ini sebagai salah satu acuan memperbaiki sistem dana politik di Indonesia.

"Pertemuan hari ini memiliki peran yang sangat strategis untuk ikut membangun sistem politik Indonesia yang semakin berkualitas," ungkap Puan dalam pidatonya di Gedung BPK RI Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Agenda yang sangat strategis di dalam konsolidasi demokrasi kita adalah bagaimana sistem pemilu di dalam demokrasi kita dan bagaimana menata pendanaan politik yang berkualitas," tambah dia.

Puan menegaskan, seorang pejabat negara harus mampu mengelola dana politik sesuai dengan undang-undang. "Secara perundang-undangan bagaimana dana politik harus dikelola. Komitmen kita untuk bagaimana mengelola dana politik sesuai dengan perundang-undangan yang ada," ujar Puan.

Dia menambahkan, sistem pencegahan korupsi haruslah dibangun oleh semua pihak seperti DPR, pemerintah, KPK, BPK, dan pemangku kepentingan lainnya.

"Semuanya itu harus dilakukan agar dapat dibangun sistem pencegahan korupsi. Tujuannya adalah agar semua pihak bisa mawas diri tapi bukan berarti langsung tangkap," terang Puan.

"Hati-hati untuk tidak melakukan (korupsi), bukan hati-hati supaya tidak ketangkap karena korupsi. Tapi kembali lagi kalau itu harus disadari diri masing-masing," sambung dia.

Puan pun berharap agar BPK menjadi garda terdepan untuk membangun sistem pencegahan korupsi di negeri tercinta ini. "Saya harap BPK jadi garda terdepan. Tentunya dibantu juga oleh KPK dan pemangku kepentingan lainnya," pungkas Puan.