3 Solusi DPR Terkait Kasus Penangkapan Jemaah Haji di Filipina

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan beberapa solusi menyusul penangkapan 177 jemaah haji asal Indonesia di Filipina.

Pertama, pemerintah melobi negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Myanmar, dan negara lain yang kuota hajinya tak terpakai. Kedua, melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

"Problem kita tiap tahun permintaan haji (demand) itu lebih dari 211 ribu jemaah haji. Bahkan, ada yang harus antrean sampai 25 tahun," kataFahri saat menggelar jumpa pers di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (‎22/8/2016).

"Nah, kebetulan ada negara tetangga yang kuota hajinya tidak dipakai, inilah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia," sambung dia.

Ketiga, menurut Fahri, pemerintah juga bisa menagih janji Kerajaan Arab Saudi untuk menambah kuota haji 20 ribu jemaah, yang dijanjikan saat musibah Mina pada musim haji 2016.

"Pemerintah harus menagih tambahan kuota jemaah haji yang disampaikan langsung oleh Raja Salaman, seusai tragedi Mina tahun lalu itu. Sayang kalau dibiarkan," kata Fahri.

Ketua ‎Tim Pengawas Haji DPR ini menilai, kasus penangkapan jemaah haji di Filipina akibat permainan calo Indonesia dan negara tersebut. Mereka memanfaatkan sisa kuota untuk mengeluarkan paspor, guna mendapatkan visa dari Saudi Arabia melalui pemerintah Filipina.

"Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mempunyai bargaining untuk memanfaatkan kuota itu dengan baik," pungkas Fahri.