Demokrat Kecam Aktor Politik Penggerak Demo ke Rumah SBY

Partai Demokrat mengecam segala macam tindakan politik yang berkaitan dengan aksi tersebut.

oleh Putu Merta Surya PutraNanda Perdana Putra diperbarui 06 Feb 2017, 20:51 WIB
Diterbitkan 06 Feb 2017, 20:51 WIB
Ratusan massa geruduk kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Ratusan massa geruduk kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menduga ada aktor politik yang sengaja memanfaatkan para mahasiswa untuk menggeruduk kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Untuk itu, pihaknya mengecam segala macam tindakan politik yang berkaitan dengan aksi tersebut.

"Jadi hati-hati ada kekuatan politik tertentu yang masih harus kita cari, yang memanipulasi adik-adik mahasiswa tadi untuk terlibat dalam suatu konspirasi politik tertentu. Itu harus dicegah," tutur Rachland di sekitar kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).

Menurut dia, ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan rombongan mahasiswa gabungan yang sebelumnya mengikuti acara Jambore di Cibubur, Jakarta Timur, untuk melakukan demonstrasi di depan rumah Presiden ke-6 RI itu.

"Sekali lagi tadi saya bertanya, mengetahui, dan mendapatkan informasi dari teman-teman yang di lapangan, bahwa sebagian besar mahasiswa tadi justru tidak tahu demonya dibawa ke sini," jelas dia.

Rachland menyampaikan, memang pada dasarnya aksi unjuk rasa merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hanya saja, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

"Perlu diingatkan bahwa tidak boleh oleh undang-undang, dilarang (unjuk rasa) dilakukan di depan kediaman seseorang, apalagi yang dilindungi negara," ujar Rachland.

Dia mengatakan pihaknya tak mau terburu-buru menyimpulkan akar permasalahan itu. Rachland menyerahkan pengusutan peristiwa penggerudukan rumah SBY tersebut sepenuhnya kepada kepolisian.

"Saya enggak tahu (terkait Pilkada). Itu yang harus dijawab oleh aparat hukum," Rachland menandaskan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya