Liputan6.com, Jakarta - Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar tak mau banyak komentar soal pembentukan panitia khusus yang dibentuk DPRD DKI. Namun dia mengatakan dana pembangunan MRT berada di pemerintah pusat.
"Saya tidak melihat adanya ketidakpercayaan terkait pembentukan pansus tersebut. Untuk pendanaan di wilayah pemerintahan itu urusan pemerintah," kata William di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017).
Baca Juga
Namun begitu, kata William, pihaknya hanya sebagai pelaksana pembangunan MRT.
Advertisement
"Kalau kita kerjakan sampai Kampung Bandan, ya kita kerjakan sampai Kampung Bandan. Apalagi lahan harus disiapkan oleh pemerintah, kalau pemerintah mengatakan lahan siap, kita siap sebagai instrumen pelaksana," papar dia.
William mengatakan, rute MRT dipindahkan dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundaran HI-Ancol Timur karena lahan di Kampung Bandan yang akan dialokasikan sebagai depo belum tersedia.
"Jadi terdapat surat dari Dirut PT KAI lahan tidak tersedia, akibatnya harus mencari lahan baru. Berdasarkan tempat baru teman dari Pemprov DKI mendapatkan lahan di Ancol Timur, secara teknis membutuhkan sekitar enam hektar," ujarnya.
Karena permasalahan tersebut, William menegaskan akan mempelajari dokumen perencanaan untuk pembangunan rute fase dua MRT itu.
"Jadi kita lihat lagi kajiannya ke belakang, ini masih ada waktu untuk mempelajari kenapa saat itu di Kampung Bandan. Dan justifikasi pindahnya ke Ancol Timur seperti apa," William menyudahi.