Nelayan Tolak Politisasi Isu Reklamasi Teluk Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh nelayan menolak politisasi isu reklamasi Teluk Jakarta di Pantai Utara Jakarta dalam politik pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI 2017 putaran kedua.

"Intinya kami menolak diperalat dalam politik Pilkada DKI karena sebagian besar nelayan asli tak lagi mempersoalkan reklamasi," kata tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, Haji Syarifuddin Baso dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Dikutip dari Antara, ia mengatakan, politisasi dan penolakan reklamasi selama proses Pilkada hanya menguntungkan segelintir pihak. "Cara itu cuma untuk mendulang suara agar elektabilitas meningkat," ujar dia.

Syarifuddin melanjutkan, warga Muara Angke mendukung kelanjutan proyek reklamasi asal diikutsertakan dalam setiap pembahasannya. Hal itu diyakini karena reklamasi akan turut meningkatkan kesejahteraan dengan terbukanya lapangan pekerjaan.

"Kami tidak mempersoalkan reklamasi sepanjang tidak ada penggusuran," ungkap dia.

Para nelayan, menurutnya, justru berharap berbagai proyek reklamasi teluk Jakarta akan menjadi pusat bisnis baru yang mampu menopang kehidupan keluarga mereka.

Syarifuddin pun mendesak agar sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tak ikut campur mempolitisasi reklamasi karena hal itu justru akan memecah masyarakat di tingkat bawah.

Selain itu, sejumlah LSM hanya melibatkan nelayan pendatang yang sesungguhnya tidak berkepentingan terhadap Teluk Jakarta.

Reklamasi juga dinilai tidak berhubungan dengan penurunan tangkapan ikan karena sejak lama nelayan sebenarnya sudah sulit mencari ikan di Teluk Jakarta akibat parahnya pencemaran.

Menurut sejumlah nelayan Muara Angke, saat ini reklamasi teluk Jakarta yang sudah hampir jadi dan dibangun tower-tower adalah Pulau C dan D. Sementara pulau lain, di luar Pelabuhan Baru Tanjung Priok (New Priok), belum ada bangunan.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia DKI Jakarta Yan Winata Sasmita, menyatakan dapat menerima penjelasan oleh pengembang dan pemerintah mengenai reklamasi teluk Jakarta. "Mari kita awasi bersama," tegas Yan.

Sampai saat ini belum ada data terbaru jumlah nelayan di Jakarta Utara. Data resmi terakhir adalah sampai 2013.

Jumlah nelayan di seluruh Jakarta tercatat 27.753 jiwa. Sebanyak 17.745 jiwa atau 63,9 persen merupakan nelayan pendatang pekerja.

Adapun nelayan penetap pemilik dan penetap pekerja masing-masing 3.071 jiwa (11,1 persen) dan 6.937 jiwa (25 persen).

Mantan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan Direktur Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild, sebelumnya menyebut reklamasi akan menjadi solusi bagi lingkungan Teluk Jakarta yang sudah rusak.

"Reklamasi adalah bentuk adaptasi terhadap kondisi Teluk Jakarta," kata Emmy.

Dia menambahkan pemerintah bahkan semestinya mempercepat reklamasi 17 pulau yang dibarengi pembangunan Tanggul Tahap A dalam proyek Pengembangan Terpadu Kawasan Pesisir Ibukota (NCICD).

Langkah itu diperlukan agar masyarakat dan Ibu Kota Jakarta selamat dari ancaman banjir rob yang melanda setiap masa laut pasang di bulan purnama.