Warga Gusuran Kolong Tol Kalijodo Menanti Uluran Tangan Djarot

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menggusur bedeng-bedeng di kolong Tol Pluit-Tomang yang terletak di seberang kawasan Kalijodo. Warga pun terpaksa meninggalkan lokasi ini, namun banyak dari mereka mengaku belum mendapat tempat tinggal usai digusur.

Mereka yang tinggal di kolong Tol Pluit-Tomang sebagian warga yang pernah menempati kawasan Kalijodo yang digusur pada 2016. Sebagian lainnya adalah para tunawisma.

Seperti Viviani, warga gusuran Kalijodo ini memilih tinggal di kolong tol karena tak memiliki uang untuk menyewa kontrakan. Dia juga tidak punya sertifikat tanah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) untuk menempati Rusun Marunda, yang telah disiapkan Pemprov DKI.

"Mau bagaimana lagi coba, saya enggak punya uang buat sewa kontrakan, PBB saya juga enggak punya. Ya mau gimana lagi, kami balik lagi ke sini karena enggak ada pilihan lain. Mau tinggal di mana lagi coba?" ujar dia di lokasi gusuran seberang Kalijodo, Jakarta Utara, Rabu (14/6/2017).

Hal sama diakui Susi, yang mengklaim warga gusuran Kalijodo. Perempuan 36 tahun itu memilih tinggal di kolong tol bersama keluarganya, lantaran tak memiliki sertifikat PBB.

Padahal, Susi memiliki KK dan KTP DKI Jakarta. Apa daya, peraturan pemerintah membuat dirinya bersama sekeluarga tak dapat menempati rusun yang sejatinya diberikan untuk warga gusuran.

"Kalau saya punya PBB ngapain saya tinggal di kolong jembatan? Makanya saya balik lagi ke sini buat bedeng lagi, pemerintah juga enggak ada kasih solusi," keluh Susi.

Sementara, Surya, mengaku tinggal di kolong tol seberang Kalijodo karena sengaja datang dari Ponorogo, Jawa Timur, untuk mencari pekerjaan di Ibu Kota.

Namun, di luar dugaan, pria 41 tahun itu tak kunjung mendapat pekerjaan. Karena persediaan uang dari kampung telah habis, Surya beserta keluarganya akhirnya terjebak di kolong tol ini.

"Saya dari Ponorogo ke sini cari kerja, enggak dapat-dapat (pekerjaan). Uang sudah habis, kerja tidak dapat, saya akhirnya tinggal di sini saja," kata dia.

Surya mengaku akan membawa pulang keluarganya ke Ponorogo. Sebab, dia tidak memiliki tempat tinggal di Jakarta.

"Rencana mau pulang kampung. Saya kan tidak punya KTP DKI, PBB juga tidak punya, saya enggak bisa nempatin rusun," dia menandaskan.

Warga gusuran ini pun berharap agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, dapat memberikan solusi kepada warga yang tidak memiliki KTP DKI dan sertifikat PBB.