KPK Sambangi Kantor PKS Bahas Pencegahan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gencar mencegah korupsi di sektor politik. Jika KPK sebelumnya menyambangi kantor Partai Demokrat, Golkar, dan PSI kini giliran menyambangi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Setelah mendatangi dan diskusi dengan 11 partai politik sebelumnya, hari ini Tim Politik Berintegritas KPK dijadwalkan bertemu pengurus inti DPP PKS dan jajarannya pada pukul 14.00 WIB di kantor DPP PKS," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2017).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Pimpinan KPK Laode M Syarief yang akan turun langsung. Selain Laode, ada juga Deputi Bidang Pencegahan Pahala Nainggolan.

"Sedangkan dari PKS akan diterima oleh Presiden PKS, Bendahara Umum, dan sejumlah pengurus inti lainnya," kata dia.

Febri menjelaskan, dari safari tersebut tercatat komitmen parpol untuk mencegah korupsi di sektor politik. Partai yang pernah disambangi tim pencegahan KPK mengakui kerentanan korupsi di sektor politik.

Karena itu, KPK berharap masa depan politik dan demokrasi di Indonesia jauh lebih baik dan bersih dari korupsi. Di antaranya dengan rekruitmen pejabat publik melalui partai agar lebih berintegritas.

"Tujuan terbesar tentu saja agar para pejabat publik yang terpilih melalui sistem rekruitmen yang baik dalam kepemimpinannya akan amanah, tidak korupsi dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat," tandas Febri.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah, berimbas negatif kepada sebagian partai.

Karena, kata dia, setiap pejabat daerah maupun anggota legislatif yang tertangkap KPK, nantinya akan dikaitkan dengan partai politik tempat si pejabat bernaung.

"Kalau saya dengar dari partai selama KPK dua minggu terakhir berkunjung itu, buat partai itu kerusakannya juga lumayan. Begitu kena OTT, disebutlah itu partai politiknya," ujar Pahala di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 18 September 2017.

Pahala mengakui, parpol adalah sumber utama calon kepala daerah. Untuk itu, proses rekrutmen dan kederisasi kader partai dinilai sangat penting.

"Partai punya kontribusi besar untuk mendorong. Kami menawarkan kerja sama ini dalam bentuk yang konkret," tandas Pahala.

Selain itu, lanjut Pahala, perbaikan pendanaan dan tata kelola keuangan parpol juga merupakan keniscayaan, demi terwujudnya tata kelola parpol yang berintegritas.