Menaker: Sistem Industri Perikanan Harus Sejahterahkan Nelayan

Liputan6.com, Semarang Sektor perikanan dan kemaritiman Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun potensi tersebut harus dikelola secara baik agar hasilnya maksimal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menyadari hal tersebut. Untuk itu, perlu dibangun sistem industri perikanan yang mampu menghasilkan produk berkualitas secara masif dan mampu menyejahterakan nelayan.

"Perkembangan perikanan kita sangat pesat tapi kita masih tertinggal dari negara lain. Kuncinya ada di sumber daya manusia. Mereka harus memiliki daya saing dan diberikan perlindungan. Kita harus memiliki industri perikanan yang bisa menghasilkan produk berkualitas dan banyak. Jika bicara soal kualitas dan kuantitas maka proses distribusinya harus cepat dan harga terjangkau," kata Hanif di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Sabtu (11/11/2017).

Hanif mencontohkan, di Maluku potensi ikannya besar. Begitu juga di Raja Ampat. Namun, penduduk di sana memperoleh ikan dengan cara yang masih tradisional seperti menggunakan tombak.

"Kita ingin industri kelautan kompetitif sehingga pendapatan nelayan bisa membaik. Namun, untuk menjadikan perikanan sebagai industri yang kompetitif tentu tidak bisa menangkap ikan hanya dengan tombak. Perlu teknologi," tutur Hanif.

Hanif menambahkan, industri perikanan juga harus bisa menyejahterakan nelayan. Pasalnya selama ini meski hasil laut Indonesia sangat melimpah, akan tetapi nelayan masih hidup dalam kemiskinan.

"Kita jangan hanya memikirkan ketersediaan ikan nasional. Tapi pikirkan juga nasib nelayan. Kalau tidak ketimpangan ekonomi akan semakin besar," ujar Hanif.

Hanif juga menyoroti banyaknya nelayan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Padahal pemerintah telah memiliki skema jaminan sosial untuk masyarakat melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

"Perlindungan nelayan kita penting karena pekerjaan mereka berisiko tinggi. Saya ingin teman-teman alumni perikanan UNDIP bisa mendorong isu perlindungan ini. Banyak dari nelayan kita belum menjadi peserta BPJS," ungkap Hanif.

Selain itu, Hanif menambahkan, diperlukan adanya standar kompetensi di bidang perikanan. Dunia pendidikan juga harus menyesuaikan kurikulum agar lulusannya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kita juga harus mendorong sertifikasi profesi dalam perikanan. Kita sudah punya instrumen untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Kita harus menyesuaikan input pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan waktu," kata Hanif.

(*)