Wiranto: Pemerintah Singapura Waspadai Gejolak Pilkada Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah Singapura khawatir dengan keadaan Indonesia jelang Pilkada 2018. Oleh karena itu, mereka memantau betul situasi di Tanah Air.

Hal ini terungkap saat Wiranto berjumpa Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Singapura, beberapa hari lalu. Mereka menanyakan soal persiapan Pilkada 2018 di Indonesia pada pertemuan tersebut.

"Kemarin siang saya masih bertemu dengan Perdana Menteri Singapura, Menteri Pertahanan Singapura. Saya ditanyakan, 'Pak bagaimana kondisi Indonesia? Bagaimana persiapan untuk pilkada?' Mereka tahu persis," kata Wiranto dalam rapat koordinasi dengan gubernur, sekda dan kepala kesbangpol se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut dia, situasi keamanan di Indonesia memberi pengaruh ke Singapura. Apapun bentuk gangguan keamanan itu, tak terkecuali pilkada. Hal tersebut, lanjut dia, pernah diungkapkan oleh mantan PM Singapura Lee Kuan Yew.

"Mengapa? Karena tahun 1998, saya masih menjadi Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, saya bertemu dengan Lee Kuan Yew. Waktu itu, dia mengatakan, Pak Wiranto jaga negara Anda. Dia mengatakan, apapun yang terjadi di negara Anda, akan sangat berpengaruh terhadap Singapura. Jadi betul, jaga negara Anda, karena berpengaruh terhadap kawasan," lanjut dia.

Sadar ada negara lain yang memperhatikan, Wiranto meminta pemerintah, penyelenggara pilkada, dan masyarakat Indonesia, tak boleh meremehkan Pilkada 2018.

"Saya ingat betul mereka sangat memerhatikan perkembangan negara ini. Kalau negara lain pun mengkhawatirkan negara kita, kita harus lebih. Lebih khawatir, lebih waspada. Khawatir bukan takut, tapi bersiap-siap," ungkap Wiranto.

Dia bersyukur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik pada Pilkada 2018. Tinggal, lanjut dia, bagaimana kepala daerah dan seluruh kementerian serta lembaga, turut turun agar tak terjadi konflik.

"Kita bersyukur lewat bawaslu sudah melakukan survei dan melakukan pengamatan dimana daerah-daerah yang rawan konflik. Untuk itu, daerah yang indeks kerawaanan tinggi, kita mohon pejabat daerah bisa berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI untuk menurunkan indeks kerawanan itu," tandas Wiranto.