Komdigi akan Batasi Usia Anak Bikin Akun Medsos, Pengawasannya?

Anggaran IKN Kena Blokir, Pemerintah Cari Investor Singapura

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 10 Feb 2025, 20:45 WIB

Diterbitkan 10 Feb 2025, 20:45 WIB

Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat senja. desain burung garuda yang mengepakkan sayap karya dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 Ha dengan luas tapak 334.200 meter persegi. (Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap menghimpun investasi asing untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Meskipun anggaran pembangunannya pada 2025 untuk sementara dilakukan pemblokiran.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, menyampaikan bahwa pihaknya tetap berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menarik investasi.

"Kami kan bekerjasama dengan Otorita di sana, bahwa kami tetap komit untuk tetap mempromosikan apa-apa saja yang ada di IKN tersebut," ujar Riyatno di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Ia mengutarakan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terus berkoordinasi soal kelanjutan investasi di IKN. Seperti untuk beberapa proyek yang telah berjalan di bidang perhotelan dan pendidikan.

Rosan pun disebut telah mengajak mitra investasi asal Singapura untuk ikut menanamkan modalnya di proyek ibu kota baru.

"Pak Menteri juga telah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, pak Basuki (Hadimuljono). Pak Menteri juga sudah mencarikan investor dari Singapura sebenarnya," imbuh Riyatno.

Sayangnya, ia belum bisa menyampaikan secara detil bentuk investasi seperti apa yang dilakukan Singapura di IKN. "Tapi sudah dilakukan koordinasi. Bahkan pak Menteri sudah ke sana," sambungnya.

Adapun Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sebelumnya menyampaikan, pembangunan IKN belum ada kelanjutan lantaran anggarannya kena blokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pemblokiran anggaran IKN terjadi lantaran adanya efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, alokasi dana negara untuk kelanjutannya masih menunggu persetujuan Komisi V.

"Realisasi anggaran IKM kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua," ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025) lalu.

Buat Beli Makan Siang Menteri

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk. (Foto: Kementerian PU)... Selengkapnya

Dody pun berkelakar, anggaran IKN dipakai untuk membeli makan siang. "Progresnya buat beli makan siang pak Menteri, itu progresnya," ungkapnya sembari tertawa kecil.

Pasca pemblokiran, Kementerian PU bakal menghadap Sri Mulyani agar alokasi anggaran pembangunan IKN bisa cair kembali.

"Setelah itu, saya berdasarkan persetujuan menghadap lagi ke Bu Menteri Keuangan. Bu Menteri Keuangan, sudah disetujui ya. Tolong dibuka anggaran kami," ungkapnya seraya memeragakan.

Belum Akan Datangi IKN

Saat ditanya apakah dirinya bakal menyambangi IKN dalam waktu dekat, Dody lebih memilih mengurusi anggarannya terlebih dulu. "Belum lah, kita urusin anggaran dulu," ucapnya singkat.

Adapun secara skenario, dijadwalkan akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama alias groundbeaking pada awal 2025 ini.

Lanjutkan Membaca ↓