Hotman Paris Komentari SBY yang Laporkan Pengacara Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, mendapat komentar dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dia menilai laporan SBY ke Bareskrim Polri tersebut tidak perlu dilakukan.

Dalam video yang didapat Liputan6.com, Jumat (9/2/2018), Hotman yang tengah memegang segelas kopi itu menjelaskan tentang dasar objek pidana. Menurut dia, dasar pelaporan SBY tersebut pun dipertanyakan.

"Bapak SBY melaporkan polisi, pengacara Setya Novanto. Pertanyaanya adalah apakah argumentasi dalam persidangan bisa dijadikan dasar objek pidana," kata dia dalam video tersebut.

Untuk menggambarkan kasus itu, Hotman mengungkapkan contoh kasus dalam persidangan. Yang mana hasilnya argumentasi dalam persidangan tidak dapat menjadi dasar pelaporan.

"Contoh kalau jaksa misalnya menuntut si A membunuh, ternyata si A-nya bebas oleh pengadilan, maka apakah si A bisa memenjarakan jaksa atau melaporkan ke polisi. Tentu jawabannya tidak," tegas dia.

Untuk itu, lanjut dia, SBY diminta tidak terlalu reaksioner dalam menanggapi masalah tersebut. "Jadi Pak SBY tidak perlu terlalu khawatir. Kecuali sumpah palsu baru boleh dipidana," kata dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Polri. SBY melaporkan kuasa hukum Setya Novanto atau Setnov bersama sang istri, Ani Yudhoyono.

"Saya sebagai warga negara yang menaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan, secara resmi melaporkan Saudara Firman Wijaya," ujar SBY usai melapor di Bareskrim Polri, Selasa (6/2/2018).

Menurut SBY, Firman sudah mencemarkan nama baiknya dengan coba menelisik dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP.

"Saudara Firman saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan e-KTP. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan Mahakuasa, Allah SWT," kata Presiden keenam RI itu.

Sebelumnya, Firman Wijaya sempat menelisik adanya tanggung jawab pemerintahan terhadap proyek pengadaan e-KTP yang akan dijalankan pada 2011. Firman sempat bertanya kepada saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan politikus Demokrat.

Saksikan video pilihan berikut ini: