Ajukan Said Iqbal Jadi Menaker Prabowo, Langkah KSPI Dianggap Vulgar

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2019 mendatang. Dukungan diberikan setelah Prabowo menyetujui kontrak politik yang salah satunya mencalonkan Presiden KSPI Said Iqbal sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Terkait permintaan itu, pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin hal tersaebut terlalu vulgar. Pasalnya, pesta demokrasi dinilai masih cukup lama dan 'permainan' resmi masih memiliki waktu panjang.

"Buruh memang menjadi kekuatan politik di mana pun. Tidak hanya di Indonesia. Tapi, kalau melakukan permintaan sekarang kurang tepat, vulgar. Kalau hanya mendukung ya sah-sah saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Ujang menturkan, jika dibandingkan pemilu sebelumnya, Partai Nasdem juga memiliki permintaan untuk posisi tertentu. Namun, Nasdem tidak memperlihatkannya di muka umum. "Meskipun ada kepentingan tapi seakan tanpa syarat dukungannya. Main cantiklah," kata Ujang.

Lebih lanjut, kekompakan suara buruh juga menjadi persoalan tersendiri. Apakah suara buruh sudah sepenuhnya mendukung Prabowo dan menjadikan Ketua Umun KSPI Said Iqbal menjadi Menaker.

"Dalam politik seyogyanya buktikan dulu solid dan kuat belum. Banyak organisasi buruh yang belum satu suara. Perlu konsolidasi lebih lanjut. Dan paling penting adalah perjuangan kesejahteraan buruh," jelas Ujang.

Ujang pun menyebut, jabatan menteri tidak hanya didapatkan dari perjanjian politik antara KSPI dengan presiden terpilih nantinya. Karena membutuhkan kemampuan yang mumpuni si pemangku jabatan.

"Jabatan menteri itu ada ukuran dan takaran sehingga bisa menempati jabatan jika nanti lain dipilih oleh presiden. Yangg merasa puya hak berbahaya, belum tentu kapabel dalam menempati jabatan itu. Takaran ketua buruh dan jabatan kan berbeda. Nanti semua klaim. Punya keeinginan boleh tapi liat konteks demokrasi," pungkasnya.

Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi sebelumnya mengatakan kontrak politik KSPI dengan Prabowo salah satunya meminta jatah menteri terkait ketenagakerjaan kesejahteraan. Tujuannya menyuarakan kepentingan buruh.

"Iya buat kami kontrak politik dan juga menteri-menteri terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan terutama Menaker. Itu bukan untuk kepentingan personal, tapi kepentingan buruh Indonesia," katanya.

Adapun kader yang dianggap layak menduduki jabatan itu adalah Presiden KSPI Said Iqbal. "Kader terbaik kami salah satunya adalah Presiden KSPI, yaitu Said Iqbal," tuturnya.

Rusdi mengatakan pihaknya juga belum mengusulkan nama untuk mendampingi Prabowo. Namun KSPI menyarankan agar Prabowo didampingi sosok ahli ekonomi.

"Belum. Kami belum usulkan yang paling sedang kami gadang-gadang salah satu cawapres adalah seseorang yang pakar ekonomi senior yang kami harapkan bisa membawa perubahan bagi ekonomi Indonesia," imbuhnya.