Menaker: Isu Serbuan TKA di Morowali Tidak Benar

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan isu  serbuan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di kawasan industri Morowali dianggap telah selesai. Hasil penyelidikan  Pemerintah, DPR dan investigasi media lokal di Morowali Industrial Park (MIP) ditemukan fakta bahwa isu TKA yang selama ini beredar adalah tidak benar.

 

Menaker Hanif mengatakan hal tersebut usai mengikuti video conference tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali (Sultra) sekaligus Rapat Kordinasi penanganan isu TKA di Morowali, di gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden Jakarta, Selasa (7/8/2018).

 

Turut hadir Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Kepala BKPM Thomas Lembong, Deputi IV KSP, Dirlantas Keimigrasian Cucu Koswara, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan  Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker K3) Sugeng Priyanto,

 

Berdasarkan laporan jumlah TKA di Morowali sebanyak 10,9  persen (3.121 orang) dari total pekerja lokal berjumlah 25.447orang sehingga  masih ideal karena lapangan kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jauh lebih tinggi. 

 

"Itu artinya kawasan Industri di Morowali membuka perluasan kesempatan kerja untuk TKI sekaligus juga memberikan kesempatan untuk transfer pengetahuan dan teknologi sehingga TKI bisa memiliki kompetensi lebih baik," ujarnya.

 

Menaker menambahkan dengan adanya pengakuan wartawan tersebut, maka isu jutaan TKA di Morowali sudah selesai. "Ini saya anggap isu jutaan TKA sudah selesai, case closed," ujar Menaker Hanif.

 

Sebelumnya, Menaker Hanif mengungkapkan sudah banyak pihak melakukan kunjungan ke Morowali. Yakni Komisi IX DPR sudah berkunjung ke Morowali. Begitupun pengawas Ketenagakerjaan, tim Satgas Pengawasan TKA yang terdiri dari 24 kementerian instansi juga telah berkunjung ke Morowali dan wartawan juga sudah ke sana.

 

"Kesimpulannya kurang lebih sama. Jadi jangan digoreng-goreng lagi isu ada jutaan TKA Tiongkok ilegal," katanya.

 

 

Sementara Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko berharap  tak lagi pihak-pihak menggunakan persoalan TKA dimobilisasi demi kepentingan politik. "Kalau itu yang terjadi tak akan selesai. Isu ini akan berkembang terus. Sangat tidak bijaksana jika ini dikembangkan terus," ujar Moeldoko.

 

Karenanya, Mantan Panglima TNI itu menginginkan segenap masyarakat jangan resah, jangan skeptis, dan tidak terprovokasi atas isu TKA. Sebab dari hasil investigasi media lokal di Morowali, isu TKA tidak seperti yang digambarkan selama ini yakni ada jutaan TKA dan ada senjata ilegal. 

 

"Mungkin ada ilegal, tapi 1-2 ketangkep dipenjara atau dipulangkan. Maknanya kita tegas terhadap pelanggaran itu. Tidak kita biarkan, karena Menaker telah menyiapkan tim pengawas," ujarnya.

 

Moeldoko menyatakan langkahnya menggelar video conference untuk menghindari anggapan KSP hanya omong kosong atas masalah TKA.

 

"Ternyata tadi kita lihat tidak seperti yang kita gembar gemborkan ada jutaan TKA dsb. Kondisi di lapangan hanya 10,9 persen TKA di Morowali. Hanya 3.121 TKA, tidak lebih dari itu. Temen-temen sendiri yang investigasi," ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Tim  KSP bersama sejumlah awak media melakukan media visit ke kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Selatan. Upaya tersebut dilakukannya untuk menjawab isu banyak TKA asal China yang bekerja di kawasan industri itu.

 

 

 

(*)