Prabowo Tinjau Ulang Seluruh Undang-Undang hingga Perpres, Apa Prioritasnya?

Rapat dengan BNPB, DPR Fokus Perkuat Mitigasi Bencana

Sodik menambahkan, upaya mitigasi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat alat-alat pada early warning system.

oleh Liputan6.com diperbarui 08 Jan 2019, 19:57 WIB

Diterbitkan 08 Jan 2019, 19:57 WIB

Bangunan rusak akibat tsunami di Selat Sunda (foto: BNPB)

Liputan6.com, Jakarta Komisi VIII DPR menggelar rapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat itu membahas anggaran tahun 2018 dan evaluasi penanganan bencana.

"Agenda BNPB untuk evaluasi 2018 termasuk evaluasi bencana-bencana tadi. Tapi 2019 mungkin dipacu dan dipicu oleh kasus-kasus maka mulai menyadari bahwa harus mulai fokus pada mitigasi," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik di lokasi, Selasa (8/1/2019).

Sodik menambahkan, upaya mitigasi sangatlah diperlukan. Salah satunya dengan memperkuat alat-alat pada early warning system.

"Fokusnya ya early warning system diperkuat dengan diperkuat alat-alatnya. Kedua, masyarakat dilatih dan disosialisasikan. Contoh ya Palu sudah di-warning tapi tadi peduli," ungkapnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka meminta BNPB menyusun manajemen pencegahan bencana untuk 2019. Menurutnya BNPB perlu memilah jenis bencana dari kategori skala kecil hingga besar mengingat, BNPB pernah memprediksi akan ada 2.500 bencana tahun ini.

"Kalau bencana yang besar apa kesiapan kita, kalau bencana kecil apa yang harus dikoordinasikan dengan Pemerintah daerah apa yang harus dilakukan pemda, nah ini manajemennya manajemen pencegahan bencana," ujar Diah.

Diah menjelaskan, perlunya pengelompokan tersebut. Semua itu dilakukan untuk membuat penanggulangan bencana lebih cepat tanggap.

"Jadi tidak nanti kalau ada bencana saling tunjuk lagi, enggak enak," tuturnya.

Gambaran Penanggulangan Bencana

Penampakan Longsor Dusun Cimapag yang Rata dengan Tanah

Seekor hewan ternak yang mati tertimbun ongsor di Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Selasa (1/1). BNPB mencatat, sebanyak 41 orang diduga masih tertimbun longsoran. (merdeka.com/Arie Basuki)

Lanjutnya, BNPB juga diminta untuk membuat gambaran penanggulangan bencana beserta kebutuhannya. Sehingga, DPR dapat mengetahui secata utuh dan bisa mengupayakan realisasi kebutuhan tersebut.

"Misalnya peralatan rusak untuk early warning system ini kondisinya bagaimana. Idealnya apa yang harus diperbaiki, kalau budget saya kira bisa disusul sesuai urgensinya dan bertahap. operasional budget tahunan dan investasi untuk peningkatan kapasitas BNPB," ucap dia.

Politikus PDI Perjuangan juga menyoroti tidak semua Pemerintah Daerah memprioritaskan anggaran kebencanaan dalam APBD daerahnya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal kesadaran itu penting agar tidak semua bencana dilimpahkan ke BNPB.

"Jangan kalau ada bencana menurut saya enggak fair semua bebannya ada di BNPB karena namanya Badan Nasional Bencana. Jadi BNPB memang bukan satu-satunya kanalisasi persoalan bencana," tandasnya.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓