Rawan Bencana, BNPB Nilai Pemindahan Ibu Kota ke Mamuju Kurang Tepat

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menanggapi wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Mamuju, Sulawesi Barat.

Menurutnya, pemilihan Mamuju sebagai Ibu Kota Indonesia kurang tepat karena termasuk salah satu daerah yang rawan bencana.

"Mamuju dikelilingi oleh beberapa sesar aktif yang bisa berpotensi menimbulkan gempa bumi. Meski pusat gempa tidak berada langsung di wilayah itu, namun letaknya yang dikelilingi sesar bisa berdampak besar pada Mamuju jika terjadi gempa," ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Sutopo mengungkapkan beberapa sesar aktif yang mengelilingi wilayah Mamuju, antara lain sesar Makassar, sesar Palu-Koro, sesar Poso, sesar Matano, sesar Lawanopo dan sesar Walanae.

"Tentu kalau kita melihat tatanan geologis di sana, ketika terlepas energinya kemudian gempa. Apalagi pusat gempanya di sana pasti akan dapat merusak wilayah Mamuju," ucapnya.

Meskipun begitu, Mamuju dinilai relatif aman dari bencana tsunami dan erupsi gunung berapi. Namun tidak aman untuk bencana banjir.

"Tetapi rawan dari banjir, rawan dari longsor, dan rawan dari banjir bandang. Pengalaman Maret 2018 lalu terjadi banjir yang cukup besar, ribuan masyarakat terdampak, rumah ribuan yang terendam banjir. Artinya daerah tersebut tidak aman," kata Sutopo memungkasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Namun sejauh ini belum ada bocoran di mana lokasi ibu kota baru tersebut.

Jokowi menyatakan bahwa Jusuf Kalla mengusulkan kabupaten Mamuju menjadi ibu kota baru. Hal tersebut diungkapkan saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

"Pak Wapres silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju," ujarnya setelah berbicara di Kantor Presiden, Senin (29/4/2019).

Presiden Jokowi sudah menyetujui keputusan memindahkan ibu kota ke daerah di luar pulau Jawa. Alasannya beragam, mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, banjir hingga pemerataan ekonomi.

"Ini kita bicara bukan hanya tentang Jakarta, tapi pulau Jawa. Dari data yang saya terima, penduduk Jawa sudah 57 persen total penduduk kita (Indonesia). Sumatera 21 persen, Kalimantan 5 persen, Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah Jawa yang sudah 57 persen mau ditambah sedangkan ada yang masih 6 dan 7 persen?" tuturnya.

Selain itu, Jokowi membahas mengenai kemacetan yang sudah menjalar bukan hanya di Jakarta namun di Pantura. Kemudian, banjir menjadi ancaman yang dapat mengganggu aktivitas.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemindahan ibu kota perlu dipikirkan secara matang. "Pertama, ini jangka panjang. Jika pemerintahan pindah maka semua pindah. Kedua, memang lokasi," ungkapnya.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com