Liputan6.com, Palangka Raya - Isu perombakan (reshuffle) kabinet di akhir pemerintahan Jokowi-JK muncul setelah sejumlah menteri terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.
"Reshuflle itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Dan tentunya Presiden yang tahu tentang kebutuhan tersebut. Tapi saya meyakini bahwa tentunya Presiden mempertimbangkan banyak hal untuk keputusan tersebut," jelas Pramono di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu (8/5/2019).
Baca Juga
Meski begitu, ia enggan bicara banyak terkait kapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan melakukan reshuffle kabinet. Menurut Pramono, saat ini Jokowi masih fokus terhadap hasil Pemilu 2019.
Advertisement
"Sampai hari ini beliau lebih memikirkan untuk penyelesaian hal yang menyangkut penetapan KPU, Pilpres dan sebagainya. Jadi pikirannya masih ke sana," katanya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Evaluasi Kerja Menteri
Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, Jokowi selaku presiden selalu mengevaluasi kinerja menteri, sehingga adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat mungkin saja terjadi.
"Kalau sampai lebaran saya kira tidak ada. Saya tidak tahu setelah lebaran, kemungkinan itu bisa saja. Di awal saya sampaikan bahwa Pak Presiden melihat atau me-review ke belakang untuk reshuffle selalu didahului evaluasi Pak Presiden dengan menterinya, dan tidak dilakukan dalam satu termin waktu tertentu," tutur Johan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Menurutnya, reshuffle ini bisa dilakukan karena adanya pertimbangan kinerja dan hal lainnya oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa Jokowi selalu memeriksa kembali hal apa saja yang telah dikerjakan oleh menterinya.
Johan menyatakan, Jokowi juga tidak melihat kapan periode pertama seorang menteri berakir. Sehingga, reshuffle ini bisa dilakukan setiap saat.
Advertisement