Zulkifli Hasan Sebut PAN Tunggu Putusan MK Sebelum Ambil Sikap Soal Koalisi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyebut ada kemungkinan partainya merapat ke kubu Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin. Namun, politukus PAN lain mengatakan, partainya tetap setia di kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Menanggapi itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan bicara banyak. Dia mengaku, PAN akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum menentukan sikap.

"Kita tunggu MK ya," kata Zulkifli di kediamannya, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Dia pun meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi pihaknya soal koalisi. Sebab, lanjut dia, tahapan Pilpres 2019 baru saja masuk sidang MK.

"Jangan ngompor-ngomporin, masih di MK, tunggu saja MK, kan baru tanggal 14 (Juni) kemarin nanti tanggal 18 sidang lagi," tutur Zulkifli.

Menurut dia, semua pihak harus menghormati sidang MK dan menunggu putusan finalnya. Lebih baik, kata dia, PAN fokus mendamaikan masyarakat. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk kembali rukun.

"Jadi enggak ada tuh kampret-cebong, itu harus sudah selesai. Enggak ada lagi. Sana teman, BPN teman, kita bukan lawan Belanda. Jadi apapun saya kira keputusan MK pasti akan diterima dengan baik, dihormati," ucap Zulkifli.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menilai partainya lebih baik berada dalam jajaran pemerintah. Alasannya, secara historis PAN memang selalu berada dalam pemerintahan.

"Pertimbangannya macam-macam kita kan secara historis dari organisasi kita berdiri Agustus 98 sampai sekarang sebagian besar waktu kita ada di pemerintahan jadi memang sudah jadi pola dan tradisi dalam PAN buat ada di pemerintahan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Menurut dia, jika ada dalam pemerintahan, usaha PAN untuk berbuat lebih bagi masyarakat, dapat efektif.

"Kalau kita memutuskan keterlibatan ke depan untuk menjawab berbagai tantangan Indonesia. Banyak kan, kemiskinan, intoleransi. PAN memang sebaiknya ada di pemerintahan, jika dalam pemerintahan Jokowi maka akan kami lakukan," sambung dia.

Bara menegaskan, tidak tertutup kemungkinan partainya bergabung ke koalisi pemerintahan. Dia mengatakan, peluang PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi sangat terbuka lebar.

"Kemungkinan itu ada tapi nanti kita liat semua setelah proses di MK selesai. Tapi kemungkinan itu ada," ungkap Bara.

Reporter: Sania Mashabi