Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Pemindahan Ibu Kota, Moeldoko: Kita Memikirkan untuk 100 Tahun ke Depan

Moeldoko mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota sudah dibicarakan sejak lama.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Agu 2019, 16:47 WIB

Diterbitkan 23 Agu 2019, 16:47 WIB

Kepala Staf Presiden RI, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pro dan kontra pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dia menyebut, pemindahan ibu kota sudah dipikir matang untuk 100 tahun ke depan.

Oleh karena itu, Moeldoko meminta kepada masyarakat menanggapi positif terkait pemindahan ibu kota Indonesia.

"Oh iya kalau melihatnya sekarang, kan kita melihatnya jauh ke depan. Kita melihat, memikirkan Indonesia yang memikirkan 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).

Moeldoko mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota sudah dibicarakan sejak lama. Jika tidak direalisasikan, menurut dia tidak akan terjadi pemindahan.

"Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. terus kapan mau move on-nya? ini mau di-move on-kan," ungkap Moeldoko.

Sebelumnya Politisi PKS, Andi Akma menyoroti kebijakan pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah. Menurutnya pemindahan saat ini belum masuk program prioritas saat ini.

"F-PKS memandang kebijakan pemindahan ibukota bukan menjadi prioritas untuk menjawab permasalahan-permasalahan strategis nasional," kata Politisi PKS, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Paripurna, di DPR RI, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Pemindahan ibu kota, lanjut dia perlu mempertimbangkan kebutuhan anggaran yang besar. Selain itu juga mempertimbangkan proses yang memakan banyak waktu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lokasi Ibu Kota Baru

Kerugian Ekonomi Akibat Kemacetan Ibu Kota Jakarta

Kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/7/2019). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyebut kerugian ekonomi akibat kemacetan Ibu Kota berdasarkan data tahun 2013 sebesar Rp 65 triliun per tahun dan pada 2019 mendekati Rp 100 trilliun. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah belum menentukan lokasi ibu kota baru. Jokowi mengatakan masih menunggu beberapa kajian lagi terkait pembangunan ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta itu.

"Akan kita umumkan pada waktunya, masih menunggu kajian, tinggal satu, dua kajian yang belum disampaikan kepada saya," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu enggan berbicara lebih jauh soal lokasi pemindahan ibu kota.

Sejauh ini, pemerintah baru memutuskan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta dipindahkan ke Pulau Kalimantan.

"Masih menunggu kajian, dua kajian," ucap Jokowi.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓