Menanti Gebrakan Menteri Baru di Kabinet Indonesia Maju

Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri telah dipilih oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Okt 2019, 06:36 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2019, 06:36 WIB
Pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi sudah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 24 Oktober 2019 lalu.

Sebanyak 34 menteri dan empat pejabat setingkat menteri telah dipilih oleh Jokowi-Ma'ruf Amin. Beberapa menteri tetap berada di posisinya.

Namun, banyak juga wajah-wajah baru yang mengisi kementerian. Sebut saja salah satunya adalah Nadiem Makarim.

Pendiri PT Gojek Indonesia itu dipilih Jokowi untuk membantunya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Usai dilantik, Nadiem dan para menteri baru sudah menyiapkan beberapa gebrakan. Berikut beberapa gebrakan dan terobosan menteri baru Presiden Jokowi:

 

 

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Terobosan Menteri Pendidikan

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebagai menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengaku, telah menyiapkan terobosan untuk dunia pendidikan.

Sesuai perkembangan zaman, Nadiem akan memanfaatkan teknologi untuk memajukan pendidikan Indonesia.

"Saya belum bisa bilang terobosannya seperti apa, tapi yang jelas berhubung saya milenial dan background-nya teknologi, sudah pasti ada perubahan ke arah sana. Satu, harus berkarakter, merupakan suatu sistem pendidikan berdasarkan kompetensi, bukan informasi saja. Kedua, harus relevansi," kata Nadiem.

Selain itu, Nadiem juga mengaku, akan menjalankan visi Presiden Jokowi dalam pendidikan serta menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

"Presiden selalu bilang link and match antara industri dan institusi pendidikan. Skill-skill tersebut yang kita pelajari harus relevan. Tentunya prinsip utamanya yaitu gotong-royong dan kolaborasi. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian, harus ada gotong-royong. Pusat dan daerah, orangtua, guru, murid, semua harus gotong-royong menciptakan institusi dan kualitas pendidikan yang lebih baik," ucap Nadiem.

 

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD melambaikan tangan saat tiba di kompleks Istana, Jakarta, Senin (21/10/2109). Kedatangan Mahfud MD berlangsung jelang pengumuman menteri Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Masalah HAM masa lalu menjadi salah satu isu yang akan dibahas Menko Polhukam Mahfud MD di masa kerjanya lima tahun ke depan. Hal-hal yang berkaitan dengan itu akan dia pelajari lebih lanjut.

"Pasti akan dibahas. Upaya upaya menuntaskan HAM masa lalu itu sudah dibahas. Dan saya kira dari waktu ke waktu sudah jadi pembahasan dan agenda, dan kita akan membahasnya sudah pasti," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

Meski begitu, dia menegaskan, untuk penuntasan masalah tersebut jangan diartikan harus sesuai dengan kehendak sekelompok orang.

"Harus untuk kepentingan bangsa dan negara. Nanti, kalau diselesaikan ada yang tidak setuju, lalu dianggap tidak selesai, itu bukan hidup bernegara, cara preman namanya kalau gitu," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

 

Gaji Pertama untuk BPJS Kesehatan

Terawan
Menteri Kesehatan Terawan (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto akan memberikan gaji pertama dan tunjangan kinerjanya kepada BPJS Kesehatan.

Ini merupakan upaya dirinya memulai gerakan moral untuk membantu defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Gaji pertama itu buat seseorang, adalah gaji yang seharusnya diserahkan kepada Yang Kuasa," katanya di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2019.

Dia mengatakan, dalam kasus ini, masyarakatlah yang sedang memiliki masalah dan menderita karena persoalan yang menimpa BPJS Kesehatan.

"Maka saya tergerak hati untuk menggerakkan juga kementerian saya untuk berkontribusi membantu," kata Terawan usai rapat tertutup dengan BPJS Kesehatan.

 

Reporter : Syifa Hanifah

Sumber : Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya