Moeldoko soal Rizieq Shihab: Wong Tak Ada Masalah, Mau Pulang, Pulang Saja

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyarankan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh. Ini terkait dengan masalah pencekalan yang dialaminya. 

"Saya pikir begitu, lebih bagus lagi membuka komunikasi dengan kedutaan," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Moeldoko memastikan KBRI akan turun tangan bila Rizieq Shihab berkomunikasi dengan baik. Dia juga meyakini, KBRI bisa membuka jalan pulang bagi Rizieq agar kembali ke Tanah Air. 

"Sudah menjadi tanggung jawab kedutaan menerima berbagai persoalan yang dihadapi oleh warganya di luar negeri, karena itu bagian dari tugas," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini enggan menanggapi kabar ada negosiasi antar-otoritas tinggi Arab Saudi dan Indonesia untuk memulangkan Rizieq Shihab. Dia justru mempertanyakan masalah apa sebenarnya yang terjadi pada Rizieq.

"Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih, apa yang dinegosiasikan? Wong secara, tidak ada yang bermasalah sebenarnya. Pak Rizieq mau pulang, pulang saja, kan begitu," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Moeldoko menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah mempersulit Rizieq untuk kembali ke Tanah Air. Pernyataan ini sekaligus membantah tuduhan bahwa pemerintah meminta Arab Saudi mencekal Rizieq.

"Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan saja," kata Moeldoko.

Sebelumnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di Markas Dewan Pengurus Pusat Front Pembela Islam, Jakarta, 8 November 2019, membawa pesan dari Arab Saudi, khususnya dari Pemimpin FPI Rizieq Shihab.

Melalui tayangan teleconference, seperti yang dipublikasikan melalui video dari FrontTV di situs berbagi video, Rizieq memberikan sambutan. Sekaligus, dia bercerita soal tak bisanya kembali ke Indonesia.

Dia menuding pemerintah RI mengirim surat kepada pemerintah Arab Saudi untuk mencekalnya.

Seketika, kabar ini membuat pemerintah Jokowi gaduh, yang bukan hanya dipicu oleh kabar tersebut, tapi juga munculnya surat pencekalan.

"Kami sendiri belum tahu apakah ada surat itu. Kan suratnya samar-sama tidak jelas sehingga dasar kami untuk melakukan klarifikasi, untuk usut kebenaran tidaknya surat tersebut," kata Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronny F. Sompie, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed Al-Thaqafi mengatakan, masalah Pemimpin FPI Rizieq Shihab, tengah dinegosiasikan antara kedua negara. Adapun otoritas atau pejabat tinggi yang membahasnya.

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, nego tersebut tidak dilakukan olehnya.

"Negoisasinya tidak dengan saya.Tadi saya hanya bicara yang tidak kasuistis, melainkan bicara mengenai kerja sama jangka panjang untuk melawan terorisme. Membangun Islam wasatiah, Islam yang damai dan terbuka terhadap semua perbedaan, berlaku adil terhadap orang lain, dan harus diberlajukan adil juga," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Dia menuturkan, pemerintah itu banyak. Karena pejabat tinggi adalah 34 dan paling tinggi ada 2.

"Mungkin, kan pemerintah banyak. Kan ada 34 yang paling tinggi ada dua," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md meminta dengan tegas, jika Rizieq Shihab memiliki surat bukti cekal pemerintah RI, diminta diberikan langsung kepadanya.

"Kalau dia itu punya bukti surat cekal oleh pemerintah RI, antarkan ke saya, entah aslinya atau kopinya," tutur Mahfud.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka