Prabowo Beri Kesempatan Koruptor Tobat Asal Kembalikan Uang Curian, Peluang dan Payung Hukumnya?

Jokowi Tolak Masa Jabatan 3 Periode, Fadli Zon: Sangat Bijak dan Menenangkan

Menurut dia, pernyataan Jokowi semestinya memberikan pesan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode sebaiknya dihentikan.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Des 2019, 15:24 WIB

Diterbitkan 03 Des 2019, 15:24 WIB

Fadli Zon Jadi Narasumber Diskusi Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI

Anggota MPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon saat menjadi narasumber diskusi Empat Pilar MPR di Jakarta, Jumat (5/10). Diskusi itu mengambil tema "Ancaman Hoax dan Keutuhan NKRI". (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Gerindra Fadli Zon mengatakan, pernyataan tegas yang disampaikan presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait masa jabatan presiden tiga periode patut diapresiasi. Sikap Jokowi tersebut dinilai bijak oleh dia.

"Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi harus kita apresiasi. Saya kira itu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari Beliau," kata dia saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Pernyataan mantan Wali Kota Solo tersebut, lanjut Fadli, semestinya memberikan pesan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode sebaiknya dihentikan.

"Karena kalau isu ini terus digoreng dan liar saya kira akan membahayakan demokrasi. Saya yakin ini memang bukan datang dari Presiden. Dengan pernyataan Presiden harusnya isu ini sudahlah berhenti sampai di sini," ujar dia.

"Tidak perlu diperpanjang lagi. Artinya presiden sendiri menyampaikan bahwa isi itu agak memojokkan Beliau. Jadi saya kira dengan pernyataan Presiden yang menolak itu, artinya ini adalah closing lah dari wacana presiden tiga periode," lanjut Fadli.

Dia pun enggan berkomentar dan mengaku tak tahu terkait pihak mana yang dituding 'cari muka' oleh Jokowi.

"Kalau ada yang dianggap oleh Presiden seperti itu saya tidak tahu," ungkapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dari Amandemen UUD 1945

Terkait perkembangan amandemen UUD 1945, jelas dia, sejauh yang dia ketahui bermula dari pembicaraan soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu kemudian berkembang, hingga sampai masa jabatan presiden.

"Pokok-pokok dari haluan negara itu yang diterjemahkan perlu ada ada garis-garis besar haluan negara, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga presiden sebagai eksekutif itu ada indikator-indikator keberhasilan atau kegagalannya. Atau hal yang sudah tercapai atau apa yang tidak tercapai," ujar Fadli.

"Jadi yang saya tahu pembicaraan tentang amandemen itu adalah seputar itu. Bukan persoalan memperpanjang masa jabatan presiden," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓