PKS Minta Pemerintah Tak Korbankan Natuna Demi Investasi China

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman meminta, Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terkait klaim sepihak China atas perairan Natuna. Sohibul berharap, pemerintah tidak mengorbankan Natuna demi investasi dari China.

"Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi," kata Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (6/12/2020).

Sohibul juga menyoroti sikap tak tegas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika menyikapi klaim sepihak China atas perairan Natuna. Pernyataan keduanya berbeda dengan sikap Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi yang tegas menolak klaim China atas laut Natuna.

"Kita melihat dalam pemerintahan ini sendiri, tidak ada kata yang satu, karena itu kita minta Pak Jokowi benar-benar menyatukan pendapat di kalangan para pejabatnya," ujar Sohibul.

Sohibul berpendapat, silang pendapat antar menteri ini malah menguntungkan China. Karenanya, dia menyarankan Jokowi bersikap tegas.

"Jangan dibiarkan pendapat ini beragam begitu saja. Karena itu akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat," ucapnya.

Sohibul mendukung pernyataan tegas Menlu Retno yang menolak klaim China atas Natuna. Dia menyayangkan, pernyataan Menko Kemaritiman Luhut yang meminta masalah ini tidak dibesarkan karena China negara sahabat.

"Yang harus diplomasi seperti itu justru Menlu sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik, Menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi," tambah Sohibul.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, pemerintah Indonesia kembali menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia.

Menurut Retno ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," ujarnya. 

Dia juga menuturkan, dalam rapat tadi juga disepakati adanya peningkatan patroli di wilayah Natuna.

"Dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang merupakan hak bagi Indonesia untuk mengembangkannya di perairan Natuna," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com