Ancaman Reshuffle Kabinet, Gerindra: Sepenuhnya Serahkan Pada Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan Dasco itu menanggapi ancaman reshuffle Presiden Jokowi kepada para menteri.

“Untuk reshuffle, itu menurut kami adalah hak penuh hak prerogatif Presiden Jokowi,” kata Dasco do Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/6/2020).

Dasco menilai, Jokowi tidak marah melainkan menunjukkan sikap tegas dan bicara lebih keras agar seluruh kementerian memaksimalkan pendistribusian dana penanggulangan Covid-19.

"Kami lihat Pak Jokowi bersikap lebih tegas kemudian Pak Jokowi ingin supaya seluruh kementerian itu memaksimalkan pengeluaran atau pendistribusian dana covid yang memang dianggarkan untuk masing-masing kementerian," katanya.

“Marah atau bicara dengan keras, beda,” tambahnya.

Selain itu, mengenai kinerja dua menteri Gerindra apakah terancam reshuffle atau tidak, Dasco menyebut semuanya diserahkan pada Presiden Jokowi.

“Sesuai arahan pak Prabowo kami bekerja maksimal dan mendukung pemerintah, dan kerja-kerja taktis yang dilakukan di kementerian pertahanan maupun KKP. Karena itu, sesuai hak prerogatif presiden, biarlah pak presiden menilai apakah kementerian yang diberikan kepada Gerindra itu mempunyai nilai yang baik atau tidak, itu sepenuhnya kami serahkan kepada pak presiden,” ia menandaskan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja para menterinya yang tidak ada kemajuan signifikan. Menurut dia, seharusnya para menteri bekerja lebih keras di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 Juni 2020. Dalam rapat yang dihadiri para menteri, nada bicara Jokowi meninggi.

"Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada," tegas Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Jokowi menyoroti kinerja Kementerian Kesehatan yang dinilai belum maksimal dalam membelanjakan anggaran. Menurut dia, anggaran Kementerian Kesehatan yakni Rp 75 triliun. Namun yang dibelanjakan baru 1,53 persen.

Padahal, anggaran yang dibelanjakan kementerian akan membuat uang beredar di masyarakat semakin banyak. Hal itu dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," jelasnya.

Selain bidang kesehatan, Jokowi juga menyinggung penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di masa pandemi corona. Dia meminta agar bansos tersalurkan kepada masyarakat, khususnya yang terdampak pandemi corona.

"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100 persen," tutur Jokowi .