Jokowi Minta Pemda Percepat Belanja Anggaran di Tengah Krisis Akibat Pandemi

Menurut Jokowi, dalam situasi krisis seperti saat ini pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan investasi swasta untuk menggerakan perekonomian.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Jul 2020, 07:21 WIB
Diterbitkan 16 Jul 2020, 07:21 WIB
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta para gubernur mempercepat belanja anggaran untuk menggerakan perekonomian di tengah krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Saat ini, anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank sebesar Rp 170 triliun.

"Semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah," kata Jokowi saat bertemu dengan para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (15/7/2020) dikutip dari setkab.go.id.

"Oleh sebab itu, jangan sampai ada ngerem. Kalau ekonomi di provinsi bapak ibu semuanya ingin cepat pulih, belanjanya semuanya harus dipercepat. Kuncinya hanya di situ," sambungnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta untuk tak lagi menunda belanja anggaran. Pasalnya, kata Jokowi, dalam situasi krisis saat ini pemerintah daerah tidak lagi bisa mengandalkan investasi swasta untuk menggerakan perekonomian.

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," ucap Jokowi.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Ekonomi Indonesia Anjlok di Kuartal II

Jokowi
Presiden Jokowi fokus 3T testing, tracing, dan treatment dengan prioritas khusus 8 provinsi yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua, (serta Kalsel) saat memimpin rapat terbatas COVID-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Dok Kementerian Sekretariat Negara)

Pada kuartal I tahun ini, Jokowi menuturkan bahwa ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 2,97 persen. Sementara, ekonomi nasional pada kuartal II diprediksi anjlok hingga minus 4,3 persen.

Sehingga, Jokowi menilai kuartal III yakni Juli, Agustus, dan September merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan perekonomian. Caranya, dengan menggenjot belanja pemerintah sehingga daya beli masyarakat meningkat. Dengan begitu, maka ekonomi Indonesia akan kembali pulih.

"Kalau kita enggak bisa mengungkit di kuartal ketiga, jangan berharap kuartal keempat akan bisa, sudah. Harapan kita hanya ada di kuartal ketiga, Juli, Agustus, dan September," jelas Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya