Kabar Terbaru dari Vaksin Covid-19 untuk Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Tak terkecuali Indonesia, seluruh negara di dunia kini tengah berpacu dengan waktu memproduksi vaksin Covid-19 untuk menekan jumlah kasus positif.

Saat ini, upaya pemerintah untuk menekan pertambahan kasus baru positif Covid-19 di Tanah Air adalah mendatangkan vaksin Sinovac dari China. Uji klinis bahkan kini tengah dilakukan.

Sinovac bahkan telah berkomitmen menyediakan bahan baku vaksin Covid-19 sebanyak 20 juta dosis pada akhir 2020 dan akan menyuplai 250 juta dosis dengan overfill 10 persen pada 2021.

Tak hanya itu, Lembaga Eijkman dan PT Bio Farma juga tengah mengembangkan penemuan vaksin Covid-19 yang diberi nama vaksin merah putih.

Melalui Kimia Farma, pemerintah juga tengah melakukan penjajakan dengan G42, perusahaan teknologi dari UEA dan Sinopharm, untuk kandidat vaksin yang telah melalui uji klinis satu dan dua.

Berikut sejumlah kabar terbaru terkait perkembangan produksi vaksin Covid-19 untuk Indonesia yang dihimpun Liputan6.com:

Saksikan video pilhan di bawah ini:

Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (PEN) Erick Thohir mengatakan 15 juta orang bisa mendapatkan 30 juta vaksin pada akhir 2020. 

"Jadi kalau diakumulasi dari dua kerja sama UEA dan China ini kita akan mendapatkan 30 juta vaksin di tahun 2020. Kalau satu orang memerlukan dua dosis, sehingga kurang lebih 15 juta orang yang akan bisa divaksin di akhir 2020," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2020). 

Selain Sinovac dan G42, pemerintah kini menghubungi beberapa negara lain untuk kerja sama vaksin COVID-19. Seperti AstraZeneca dari Eropa dan Bill and Melinda Gates Foundation dari Amerika Serikat.

Namun, dia menegaskan Indonesia juga akan tetap mengusahakan pembuatan vaksin domestik melalui Vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan oleh Indonesia.

"Tapi tentu yang menjadi prioritas kami, solusi yang ditawarkan vaksin ini masih merupakan solusi jangka pendek. Yang kita harapkan kita bisa juga menemukan Vaksin Merah Putih sendiri karena dari pengalaman kita juga punya kapasitas itu," tegas Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini. 

Sinovac bahkan berkomitmen menyediakan bahan baku vaksin Covid-19 sebanyak 20 juta dosis pada akhir 2020.

Sementara, G42 berkomitmen untuk menyediakan 10 juta vaksin pada Desember 2020 dan 50 juta dosis pada kuartal pertama pada 2021.

Terkait vaksin yang sedang dikembangkan, Erick mengatakan bahwa keduanya memiliki jangka waktu efektivitas enam bulan sampai 2 tahun.

Jadi vaksin Covid-19 itu tidak efektif untuk selamanya atau vaksin yang hanya diambil sekali seumur hidup.

Tidak hanya Sinovac dan G42, pemerintah juga telah menghubungi beberapa negara lain untuk kerja sama vaksin Covid-19 seperti AstraZeneca dari Eropa dan Bill and Melinda Gates Foundation dari Amerika Serikat.

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengatakan bahwa informasi terakhir memperlihatkan bahwa vaksin itu dapat berlaku untuk usia 18 tahun sampai di atas 59 tahun.

"Dari informasi terakhir, tadinya vaksin COVID-19 yang ada ini berlaku untuk usia pada 18 tahun sampai 59 tahun, tetapi dari konfirmasi terakhir usia di atas 59 sudah bisa menerima vaksin ini," ujar Erick.

Dia menambahkan, untuk vaksin COVID-19 usia di bawah 18 tahun, termasuk anak-anak hingga kini masih terus dikembangkan dan berproses.

Erick Thohir mengungkapkan jika harga vaksin COVID-19 sekitar USD 25 sampai USD 30 atau Rp 367.500 - Rp 441.000 (kurs Rp 14.700 per dolar AS) per orang.

"Harga vaksin ini untuk satu orang dua kali suntik kurang lebih harganya 25 sampai 30 dolar AS, tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang," ujar Menteri Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Jakarta seperti mengutip Antara, Kamis, 27 Agustus 2020.

Sementara untuk harga bahan baku vaksin COVID-19, ia mengemukakan sekitar USD 8 pada 2020. Pada 2021 harganya turun menjadi USD 6 - USD 7.

"Jadi ada penurunan harga bahan baku pada 2021. Kita memang menginginkan bahan baku supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin jadi, tidak hanya terima vaksin yang sudah jadi," ucapnya.

Agar tidak menambah beban APBN, Erick mengusulkan melakukan vaksin ke masyarakat dengan dua pendekatan, yakni menggunakan APBN berdasarkan data BPJS kesehatan dan vaksin mandiri.

"Vaksin mandiri tidak lain ingin memastikan tidak membebani keuangan negara secara jangka menengah dan panjang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta sertifikasi halal vaksin COVID-19 Sinovac yang kini tengah uji klinis fase tiga bisa keluar sebelum vaksin tersebut diedarkan.

Ma'ruf Amin berpendapat setifikasi halal vaksin penting mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

"Saya minta seperti yang diminta oleh Presiden, supaya lebih cepat (produksinya) karena situasi memang sangat membutuhkan," tegas Ma'ruf Amin ketika menerima jajaran Direksi PT Bio Farma (Persero) secara virtual, Kamis, 27 Agustus 2020.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin juga meminta agar para pihak yang terkait dengan penerbitan sertifikasi halal vaksin COVID-19 proaktif saling berkoordinasi agar sertifikat halal bisa keluar sebelum vaksin diedarkan.

Pihak-pihak tersebut seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Menurut Ma'ruf, sertifikasi halal vaksin COVID-19 sangat penting agar tidak terjadi penolakan vaksinasi dari masyarakat karena ragu akan kehalalannya.

"Ini jangan jadi masalah. Jangan terjadi seperti vaksin Measles Rubella (MR) itu yang kemudian targetnya tidak tercapai," ujar Ma'ruf.

Untuk pengadaan vaksin Covid-19, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, Kementerian Kesehatan RI mengajukan anggaran sebanyak Rp 3,8 triliun.

Anggaran tersebut diajukan sebagai uang muka untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Hal itu disampaikan Terawan dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Kamis (27/8).

Menkes Terawan menjelaskan, uang muka itu sebagai keanggotaan GAVI dengan skema pembiayaan COVAX.

"Pembayaran untuk keanggotaan maupun dari GAVI dan juga mengenai uang muka anggarannya akan kami sampaikan ke Komisi IX yaitu sebesar kalau tidak salah Rp3,8 triliun sebagai uang muka supaya kita mendapatkan vaksin tersebut," ujar Terawan.

Menkes menuturkan, anggaran tersebut diajukan Kemenkes sebagai uang muka guna mendapatkan jaminan pengadaan vaksin COVID-19 di 2020 hingga mulai dilaksanakan vaksinasi pada 2021.

"Saya akan melaporkan ke Komisi IX mengenai anggaran yang akan kami ajukan untuk uang muka atau uang jaminan pengadaan vaksin baik di 2020 kesiapannya, maupun 2021 saat akan mulai dilaksanakan vaksinasi sambil menunggu uji klinis vaksin fase tiga," kata Terawan. 

Mengenai uji klinis vaksin COVID-19, Terawan melaporkan saat ini uji klinis ketiga di pusat uji klinis Fakultas Kedokteran Unpad masih berjalan.

Terdapat 1.620 subjek uji vaksin yang masih didampingi dan diawasi.

"Kalau di Indonesia, uji klinis fase tiga di Pusat Uji Klinis Fakultas Kedokteran Unpad dengan sampel sebanyak 1.620 subjek. Sampai hari ini kami terus ikut mendampingi dan terus mengawasi dan terus berdoa semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar," kata Terawan.