Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) membantu memberantas tindak pidana korupsi. Salah satunya, dengan menelesuri rekam jejak calon pejabat publik.
"PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuan rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Tahunan PPATK secara virtual, Kamis (14/1/2021).
Baca Juga
Selain itu, dia meminta PPATK melakukan upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jokowi menekankan pentingnya langkah antisipasi agar tak terjadi kondisi yang menganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian serta keuangan.
Advertisement
"Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cybercrime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," katanya.
Di sisi lain, dia mengingatkan agar semua pihak terkait saling bersinergi dan melalukan terobosan-terobosan baru. Khususnya, dalam penyelamatan aset-aset negara.
"Dengan membentuk public private partnership antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia," ucap Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Donasi Pendanaan Terorisme
Sementara itu, aparat penegak hukum diminta untuk berkomitmen dan konsisten dalam mencegah serta memberantas tindak pidana ekonomi dan keuangan. Hal ini diikuti dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar memberikan efek jera.
"Optimalkan juga peran Satgas Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat," tutur Jokowi.
Advertisement