Resmikan SPAM Umbulan, Jokowi Minta Air Dipastikan Masuk ke Rumah Tangga

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmiman Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). Adapun proyek yang masuk dalam program prioritas pemerintah terebut menelan anggaran lebih dari Rp 2 triliun.

Jokowi mengatakan SPAM Umbulan ini memiliki kapasitas penyaluran air bersih sebesar 4.000 liter per detik. Namun, kata dia, realisasinya baru berjalan 900 liter per detik.

"Artinya, masih ada 80 persen yang harus segera diselesaikan dari pipa utama sampai masuk ke pipa di rumah tangga. Ini pekerjaan besarnya ada di situ," kata Jokowi saat peresmian seperti yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (22/3/2021).

Dia pun meminta kepala daerah yang wilayahnya mendapat aliran air dari SPAM Umbulan unfuk berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumuhan Rakyat (PUPR) dan PT Meta Adhya Tirta Umbulan agar air dari SPAM bisa masuk ke rumah tangga. Jokowi ingin ada pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk mengerjakan hal tersebut.

"Ini bukan persoalan gampang siapa mengerjakan apa, siapa tanggung jawab di mana. Sehingga proyek gede yang memakan biaya Rp 2,056 triliun ini betul-brtul bisa maksimal digunakan, dirasakan oleh masyarakat. Itu yang penting di situ," jelasnya.

"Jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai tapi untuk masuk ke rumah tangga ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas," sambung Jokowi.

Dia meminta agar keputusan siapa saja pihak yang bertanggung jawab agar air SPAM mengalir ke rumah tangga diselesaikan dalam pekan ini. Sehingga, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan proyek SPAM Umbulan.

"Apakah PDAM kota/kabupaten atau PDAM di tingkat provinsi, atau Menteri PU. Tolong segera diselesaikan saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan yang tanggung jawab siapa," tuturnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Proyek pembangunan SPAM Umbulan ini dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yakni sebagian anggaran berasal dari APBN, sebagian dari APBD Jawa Timur, dan sebagian lainnya dari pihak swasta. Jokowi berharap skema KPBU juga dapat dilakukan di daerah lain.

"Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong tidak hanya di Umbulan saja tetapi juga proyek-proyek yang lain sehingga beban APBN ini akan semakin berkurang dan pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak," ujar Jokowi.