Menko PMK: Adakalanya Paksaan Perlu Agar Menumbuhkan Kesadaran Akan Covid-19

Muhadjir Effendy mengakui bahwa terkadang diperlukan pendekatan coercive atau paksaan dalam penanganan Covid-19.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 22 Jun 2021, 15:00 WIB
Diterbitkan 22 Jun 2021, 15:00 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy
Bandung siaga 1 COVID-19, Menko PMK Muhadjir Effendy minta masyarakat lebih memperketat protokol kesehatan usai meninjau RSKIA Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/6/2021). (Dok Kemenko PMK)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa terkadang diperlukan pendekatan coercive atau paksaan dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, paksaan ini akan bisa menimbulkan kesadaran masyarakat, terutama akan bahaya Covid-19.

"Adakalanya pendekatan coercive juga perlu, masyarakat harus ditegasi dulu agar bisa menumbuhkan kesadaran," kata Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Selasa (22/6/2021).

Kendati begitu, dia mengatakan pendekatan coercive tak harus diterapkan.

Dalam penanganan Covid-19, Muhadjir menilai alangkah baiknya apabila timbul kesadaran dari masyarakat sendiri salah satunya, dalam menerapkan protokol kesehatan

"Yang bagus itu penyadaran, tapi dua-duanya tentu harus beriringan," jelas Muhadjir.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Mengubah Paradigma Masyarakat

Muhadjir mengatakan, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk mengubah paradigma masyarakat.

Selain mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan juga dapat membentuk karakter terutama jiwa kedisiplinan.

Dia menuturkan sudah banyak perilaku masyarakat yang berubah menjadi positif di masa pandemi Covid-19. Namun, kata Muhadjir, tak bisa disangkal pula bahwa banyak juga masyarakat yang tak patuh terhadap protokol kesehatan.

"Memang masih ada di lapangan yang tidak disiplin prokes (protokol kesehatan), tidak mau taat peraturan, protes, itu perlu waktu," kata Muhadjir.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya