Mengukur Kualitas Para Capim KPK: Tak Bermasalah dan Tersandera

Pengamat: Kebijakan PPKM Darurat Berpengaruh, Mobilitas Dapat Ditekan

Trubus Rahardiansyah, mengatakan sejauh ini pemberlakukan PPKM Darurat cukup berpengaruh salah satunya, mobilitas masyarakat menurun di tengah pandemi Covid-19.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 08 Jul 2021, 16:15 WIB

Diterbitkan 08 Jul 2021, 16:15 WIB

Kanalisasi Arus Lalu Lintas di Pos Penyekatan PPKM Darurat

Aparat gabungan dari TNI-POLRI dan Dishub memeriksa kelengkapan dokumen pengendara bermotor yang melintasi kanalisasi pos penyekatan PPKM Darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta, kamis (8/7/2021). (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, mengatakan sejauh ini pemberlakukan PPKM Darurat cukup berpengaruh salah satunya, mobilitas masyarakat menurun di tengah pandemi Covid-19.

Kalau lihat kondisinya, misal di Jakarta, 60 persen sudah dapat ditekan. Artinya kebijakan ini berpengaruh," kata Trubus kepada Liputan6.com, Kamis (8/7/2021).

Meski demikian, dia menuturkan, sejauh ini belum terlihat bisa menekan kenaikan kasus pandemi Covid-19. Meski begitu, dia menyadari angka harian kasus aktif virus Corona bertambah lantaran adanya peningkatan testing dan tracing.

"Memang belum soal menekan kasus karena mungkin masih butuh waktu untuk mengetahui keberhasilan kebijakan ini," ungkap Trubus.

Dia menegaskan, naiknya angka Covid-19 bukan artinya PPKM Darurat gagal. Menurutnya masih memerlukan waktu untuk melihat dampak kebijakan ini.

"Kalau kebijakan ini disebut gagal, saya kira belum ya, kita lihat pekan pekan selanjutnya, karena seperti kebijakan sebelumnya bisa juga PPKM Darurat akan diperpanjang setelah 20 Juli," kata Trubus.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Fasilitas Kesehatan Harus Ditambah

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 yang mengganas, ketersediaan fasilitas kesehatan perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah.

Ketua Fraksi PAN DPR RI itu menyebut, saat ini saja banyak masyarakat yang mengaku kesulitan mencari fasilitas kesehatan untuk merawat anggota keluarga ataupun mereka sendiri.

"Mestinya karena sudah ada prediksi, pemerintah mesti melakukan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan. Pertama menyiapkan sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan yang mumpuni dan juga tersedia secara luas," ujar Saleh kepada Liputan6.com, Kamis (8/7/2021).

"Kenapa? Karena sekarang ini rumah sakit udah full, jadi banyak masyarakat yang berkeluh kesah sekarang," sambung dia.

Menurut Saleh, banyak masyarakat yang terpapar Covid-19 namun justru tidak bisa dirawat di rumah sakit karena ketiadaan ruang ICU dan ruang perawatan.

Lanjutkan Membaca ↓