KPK dan BNPB Kerja Sama Cegah Korupsi Dana Bencana

Firli mengatakan, dalam penanganan bencana, ada salah satu sektor yang rawan dikorupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ).

oleh Fachrur Rozie diperbarui 05 Jan 2022, 13:57 WIB
Diterbitkan 05 Jan 2022, 13:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto beserta jajaran. Kedatangan Suharyanto ke Gedung KPK untuk meningkatkan kerja sama pencegahan korupsi.

Kerja sama pencegahan korupsi dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran pegawai BNPB melalui pendidikan dan pelatihan Ahli Pembangun Integritas (API), serta pemahaman dan penguasaan terkait proses Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan saat ini ada empat persoalan bangsa yang harus dihadapi yaitu bencana alam dan non alam, bahaya narkoba, terorisme dan radikalisme, serta bahaya tindak pidana korupsi.

"KPK dan BNPB punya tugas berbeda untuk menanggulangi masalah bangsa itu, namun membutuhkan koordinasi satu sama lain agar bisa memenuhi tugas tersebut. Dan yang terpenting bisa melaksanakan tujuan negara demi keamanan dan kesejahteraan rakyat," ujar Firli di Gedung KPK, Rabu (5/1/2022).

Firli mengatakan, dalam penanganan bencana, ada salah satu sektor yang rawan dikorupsi, yaitu pengadaan barang dan jasa (PBJ). "KPK sudah menangani banyak perkara terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk yang dilakukan saat bencana," kata dia.


Cegah Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, BNPB harus bisa mengantisipasi agar korupsi pengadaan barang dan jasa ini tidak terjadi lagi dalam kondisi bencana.

"BNPB sudah pasti bisa menanggulangi bencana karena masyarakat perlu pertolongan cepat dan segera. Namun, yang sangat krusial adalah memastikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang benar," kata Alex.

Kepala BNPB Suharyanto sepakat memberikan perhatian lebih pada proses pengadaan barang dan jasa dalam penanganan bencana. Suharyanto meminta bantuan KPK memberikan pemahaman dan pelatihan mengenai hal tersebut.

"Jangan sampai karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kami, apa yang kami niatkan baik ternyata itu salah dan termasuk dalam tindak pindana korupsi," kata Suharyanto.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya