DPP Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Suap Bupati PPU ke Partai

Liputan6.com, Jakarta - DPP Demokrat angkat bicara soal kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan dengan tersangka Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis.

Wakil Ketum Partai Demokrat, Benny K Harman, membantah ada aliran dana suap masuk ke DPP Partai Demokrat.

"Enggak ada, enggak ada itu," kata Benny kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Selain itu, Benny mengaku pihaknya belum menerima surat pemanggilan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief oleh KPK.

"Saya sudah cek, kemarin belum ada panggilan. Belum terima panggilan. Nanti kalau ada panggilan, datang, pasti hadir," ujar dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Sekretaris DPC Partai Demokrat Balikpapan bernama Alam dan Plt Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamda dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

"Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Polda Kalimantan Timur di Balikpapan, atas nama Plt Bupati PPU Hamda dan Sekretaris DPC Demokrat Balikpapan Alam," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (29/3/2022).

Selain Hamdan dan Alam, tim penyidik KPK juga akan memeriksa 10 saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud.

Mereka adalah istri dari Abdul Gafur bernama Risnah, kemudian Sekda PPU Tohar, mantan Direktur Perusda Benua Taka Wahdiyat, mantan Direktur Perusda Benua Taka Gerardus Roentoe, Kabag Umum Pemkab. PPU Alam Prawira Negara, Kepala DPMPTSP Kab. PPU Alimudin MAP.