Menpora Bantah Ada Titipan Parpol soal Pj Gubernur Gorontalo: Yakin Bisa Memimpin

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) resmi melantik Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Hamka hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

Hamkah Berbeda dengan Pj gubernur lainnya jika dilihat dari jabatannya sekarang, yang tak menyentuh soal birokrasi dan pemerintahan daerah.

Jika dibandingkan, dengan Pj gubernur lainnya, misalnya Pj Gubernur Sulawesi Barat yang dijabat oleh Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang merupakan Sekda Banten. Keduanya, memiliki lingkup kerja di roda pemerintahan daerah.

Terkait hal tersebut, Menpora Zainudin Amali angkat bicara terkait anak buahnya.

Dia menyebut, Kemenpora merupakan bagian pemerintahan sehingga yang bersangkutan diyakini bisa menjalani peran sebagai Pj Gubernur Gorontalo.

"Kemenpora itu kan juga bagian dari Pemerintahan. Saya yakin beliau bisa," kata Zainudin kepada Liputan6.com, Kamis (12/5/2022).

Dia pun menyebut, setiap ASN memiliki pengetahuan umum tentang birokrasi. Sehingga tinggal diadaptasi saja.

"Setiap ASN itu sudah punya pengetahuan tentang birokrasi. Secara general mereka sudah memiliki itu, tinggal mengadaptasikan dengan sektor yang ditangani. Contohnya saya ini saat studi Doktor (S3) jurusan saya Ilmu Pemerintahan. Toh begitu diberi tanggung jawab di sektor pemuda dan olahraga, alhamdulillah lancar pekerjaannya," ungkap Politikus Golkar ini.

Dia pun membantah bahwa adanya titipan partai politik (parpol) soal pemilihan pj gubernur ini.

"Setahu saya sih tidak ada. Coba tanyakan saja ke pimpinan parpol apakah mereka menitipkan?," kata Zainudin.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim pemerintah transparan dalam menunjuk para Penjabat (Pj) kepala daerah yang bakal mengisi kekosongan jabatan setelah periode masa jabatannya habis.

Tito pun memastikan telah melibatkan sejumlah unsur dan transparan dalam menentukan dan mempertimbangkan Pj kepala daerah, sesuai dengan Putusan MK mengenai mekanisme penunjukkan penjabat yang habis masa jabatan tahun 2022 2023.

"Itu (transparansi) letaknya bukan di dalam keputusan, tapi di dalam pertimbangan," kata Tito kepada wartawan usai melantik para penjabat di Kantor Kemendagri Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Kemudian, soal putusan MK yang meminta proses pengisian kekosongan kepala daerah ini bersifat demokratis, Tito menjawab bahwa demokratis yang dilakukan dalam menyaring nama-nama penjabat gubernur adalah dengan menjaring aspirasi, bukan melalui mekanisme voting atau pemilihan berdasarkan musyawarah.

"Kan enggak mungkin mendengarkan seluruh aspirasi rakyat ya, atau melalui mekanisme DPRD. Itu namanya pemilihan. Tapi kita menjaring aspirasi," jelas Tito.

Tito memastikan, nama-nama Pj kepala daerah juga sudah diketahui oleh Presiden Joko Widodo yang mendengarkan pendapat-pendapat dari menteri dan lembaga terkait.

"Tiap satu-satu dibahas. Kurangnya di mana, kinerjanya bagaimana. Kemudian apa saja tantangan melaksanakan tugas. Semua dibahas di sana. Sehingga akhirnya terpilihlah," urai Tito.

Mantan Kapolri ini berharap, kelima penjabat yang dilantik hari ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sebab, semua yang ditunjuk diyakini memiliki rekam jejak yang kredibel.

"Saya kira saya cukup optimis dengan lima yang terpilih ini, karena kalau dilihat dari jam terbang mereka semua. Pengalaman juga cukup," Tito memungkasi.

Berikut daftar Pj Gubernur yang dilantik hari ini:

- Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar ditunjuk menjadi Pj Gubernur Banten.

- Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin ditunjuk menjadi Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik ditunjuk menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat.

- Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer ditunjuk menjadi Pj Gubernur Gorontalo.

- Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk menjadi Pj Gubernur Papua Barat.