Zulkifli Hasan Jadi Menteri, Jokowi Disebut Perkuat KIB Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, membuat Koalisi Indonesia Baru (KIB) para ketua umumnya masuk jajaran kabinet.

Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof Hamdi Muluk, menilai, masuknya Zulkifli di kabinet bisa ditafsirkan dua hal.

Pertama, dikatakan Hamdi, Presiden Jokowi ingin memperkuat KIB di kabinet. Sebab, kini KIB sudah menyumbangkan para ketumnya di posisi menteri.

"Jadi menurut saya, sekaligus memperkuat KIB," kata Hamdi seperti dikutip, Sabtu (18/6/2022).

Selain itu, dia menilai, langkah tersebut untuk mengunci posisi Demokrat dan PKS yang kini berada di luar pemerintahan.

Meski kini PKS dan Demokrat tengah menjajaki koalisi dengan PKB lewat Koalisi Semut Merah untuk Pemilu 2024.

"Saya bilang tadi PKB-PKS itu koalisinya basa-basi saja Semut Merah. Kalau dilihat gerak-geriknya dari dulu Cak Imin itu enggak nyaman dengan koalisi PKS dan Demokrat, itu kan enggak ada leadernya," kata Hamdi.

Dia menambahkan, dengan taktik ini, KIB akan semakin kuat, walaupun semuanya masih berjalan dinamis. Hamdi menilai, posisi Zulkifli sebagai Mendag akan bertahan hingga 2024.

Menurutnya, meski tugasnya saat ini berat, ada faktor lain yang membuat posisi Ketum PAN tersebut bakal aman hingga 2024.

"Tentu Pak Jokowi enggak ingin juga merusak koalisi untuk 2024. Jadi kalau misalnya kinerja Pak Mendag baru ini ya so, so, saja sih, menurut saya enggak akan di reshuffle. Karena ini lebih kebutuhannya kepada 2024. Ini kan memang mengamankan PAN," kata Hamdi.

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, dengan kehadiran seluruh Ketum di KIB di Kabinet, membuat ini semakin kuat.

"Jadi seluruh ketum ada di kabinet itu membuktikan bahwa KIB semakin kuat dan analisis yang menyatakan koalisi dalam koalisi juga tidak seperti itu," ungkap dia.

"Karena seluruh ketua umum-ketua umum di KIB itu merupakan bagian dari kabinet Pak Presiden Jokowi. Jadi ini menjadi bagian penting, karena soal koalisi itu termasuk persiapan Pilpres 2024," sambungnya.

Viva pun menyebut, setiap ketua umum partai politik hingga seluruh kader partai politik merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk tanggungjawa terhadap kinerja pemerintah.

"Tapi kalau ketua umum, orang per orang partai politik itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan, bertanggungjawab terhadap peningkatan kinerja pemerintah," jelas dia.

Karena, mereka semua itu merupakan partai koalisi yang mendukung pemerintah yang kini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Karena mereka semuanya, kita semuanya merupakan partai koalisi pendukung pemerintah," tutupnya.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com