Pastikan BLT BBM Tak Disunat, Mensos: Saya Minta Laporan Harus Ada Foto Orangnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa dirinya selalu meminta bukti laporan berupa foto penerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM). Hal ini untuk memastikan bantuan tersebut telah sampai kepada penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditetapkan.

"Ini dianter langsung ke orangnya, karena saya minta laporan ke PT Pos harus ada foto orangnya," tegas Risma di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (21/9/2022). 

Risma mengatakan BLT BBM yang terpotong bukan berasal dari pihaknya, lantaran pemberian BLT BBM diberikan secara transparan, sambil menunjukkan bukti foto penerima bantuan berserta KTP-nya dari PT Pos Indonesia. 

"Karena memang kita sudah transparan bahkan kita punya fotonya. Dia nerima uang itu, sama KTP-nya" kata Risma. 

Risma menyakinkan jika PT Pos Indonesia berani melakukan perbuatan curang dengan memotong anggaran BLT BBM, maka direktur PT Pos Indonesia langsung memecat yang bersangkutan. 

"Kalo memang itu betul PT Pos, saya yakin direktur PT Pos pasti akan mecat orang itu", jelas Risma. 

Sebelumnya, beredar video berdurasi 2 menit 50 detik yang memperlihatkan adanya sejumlah warga penerima uang BLT, menyetorkan uang Rp20.000 ke seorang wanita berpakaian hijau. 

Dalam video itu terlihat juga percakapan antara ibu-ibu yang menggunakan bahasa jawa terkait kegunaan uang yang disetorkan tersebut. Kejadian itu terjadi di Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun langsung menghubungi Bupati Blora untuk menyelesaikan kasus pemotongan uang BLT BBM tersebut. Istri oknum perangkat desa yang melakukan pemotongan BLT BBM tersebut juga telah diperiksa polisi. 

Tak hanya itu, Ganjar juga langsung meminta Bupati Blora untuk mengumpulkan seluruh perangkat desa untuk diberikan peringatan terkait kasus tersebut. 

"Tadi saya kontak dengan Bupati Blora, hari ini sudah diperiksa polisi. Alasannya katanya tidak tahu. Besok pagi seluruh kades dikumpulkan dan bupati Blora minta saya bicara maka besok saya ikut bicara," kata Ganjar. 

Ganjar juga menjelaskan, peringatan keras berlaku untuk semua perangkat desa di Jawa Tengah untuk tidak memotong BLT dengan alasan apapun. 

"Ini berlaku untuk seluruh desa, bukan hanya di Blora, jangan potong BLT untuk alasan apapun. Kemarin alasannya iuran, enggak ada itu, modus saja itu," jelas Ganjar.