Tahun Politik, Ma'ruf Amin Minta Parpol Tak Buat Statement yang Picu Permusuhan

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia sudah memasuki tahun politik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Untuk menjaga suasana kondusif, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta para elite partai politik (parpol) agar tidak melontarkan statement atau pernyataan yang berbau permusuhan kepada lawan politiknya.

"Kita harapkan dari kalangan parpol itu sendiri ya ketika dia itu menyikapi perbedaan, ketidaksamaan itu jangan sampai membuat statement-statement yang bisa menimbulkan permusuhan. Sebab kalau itu di atas sudah ada unsur-unsur itu, di bawah itu akan bisa lebih parah. Akan bisa lain artinya lebih tajam, nanti permusuhannya,” tegas Ma’ruf di Istana Wapres, Sabtu (22/10/2022).

Ma’ruf juga meminta seluruh elemen bangsa, termasuk para santri aktif berperan dalam menjaga stabilitas bermasyarakat.

“Santri itu harus berperan untuk menjaga supaya perbedaan aspirasi politik itu tidak menimbulkan konflik di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Wapres menyampaikan, perbedaan aspirasi politik tersebut biasanya timbul dari fanatisme kelompok yang menganggap orang lain dengan paham berbeda adalah salah.

Untuk itu, santri dengan jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia memiliki peran penting dalam menetralisir fanatisme.

"Jangan sampai menganggap yang tidak seaspirasi itu dianggap musuh dan tentu politik identitas juga supaya tidak menjadi isu politik yang memecah belah masyarakat. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh santri ini," ucap Ma'ruf.

Selain itu, dia kembali berpesan bahwa peran santri sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Sehingga, persaudaraan sesama anak bangsa dapat terus terjalin di tengah dinamika yang ada.

"Ini yang perlu kita jaga dan santri sesuai tugasnya mengawal negara ini supaya tetap aman, NKRI tidak terganggu, dan semua masyarakat tidak terjadi permusuhan. Semuanya tetap bersaudara, ukhuwah wathaniyah jangan sampai terkoyak. Itu saya kira peran dari santri kita," pungkas Ma’ruf Amin.

Politik identitas menjelang Pemilu 2024 harus diwaspadai. Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mewanti, agar potensi ancaman tersebut tidak kembali muncul jelang pesta demokrasi.

“Rakyat Indonesia masih mengingat bagaimana kontestasi Pemilihan 2017 di Jakarta atau di sejumlah daerah, politisasi identitas berlangsung marak yang digunakan untuk kepentingan politik sesaat,” kata Boni dalam keterangan pers diterima, Sabtu (22/10/2022).

Boni menjelaskan, hadirnya fenomena terkait akan berdampak pada faksionalisasi kelompok masyarakat yang tidak hanya terjadi di media sosial, namun menjalar hingga ke ruang publik menggunakan instrumen agama, suku maupun ras. Imbasnya, iklim politik turut terasa hingga ke ruang peribadatan yang seharusnya bisa steril dari kepentingan kontestasi.

“Hasrat politik yang begitu kuat dalam kompetisi politik seharusnya tidak menggunakan instrumen politik identitas yang berpotensi menguatnya paham radikalisme agama yang bisa mewujud menjadi gerakan politik,” tegas dia.

Boni meyakini, jika peluang itu terbuka dan politisasi identitas tidak dipenetrasi oleh seluruh pihak, maka paham dan kelompok radikalisme agama akan mengubah seluruh haluan dasar kenegaraan dan visi besar kebangsaan Indonesia, sebagaimana yang dicitakan oleh para pendiri negeri.

“Harapannya agar hal yang sama tidak terulang kembali di pemilu nasional pada 2024. Sebab, di tahun yang sama, juga akan digelar pilkada serentak dan efek politik dari penyelenggaraan pemilu nasional berpotensi menjalar ke sejumlah daerah. Terlebih ancaman resesi ekonomi global yang penuh dengan situasi ketidakpastian dan instabilitas fiskal dapat turut menjadi faktor ancaman situasi politik 2024,” Boni menutup.