Muhammadiyah Tolak Sistem Proporsional Terbuka untuk Pemilu 2024

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan Muhammadiyah telah mengusulkan dua sistem untuk Pemilu 2024 yang merupakan hasil Muktamar dan telah disepakati seluruh anggota.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 03 Jan 2023, 20:30 WIB
Diterbitkan 03 Jan 2023, 20:30 WIB
Jelang Pilkada Serentak PP Muhammadiyah Keluarkan Pernyataan-Jakarta- Helmi Fithriansyah-20170213
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti (kanan) membacakan pernyataan sikap PP Muhammadiyah terhadap Pilkada Serentak 15 Februari di Jakarta, Senin (13/2). Ada tujuh butir pernyataan sikap PP Muhammadiyah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah (Sekum PP Muhammadiyah) Abdul Mu’ti menegaskan, pihaknya tidak sepaham dengan sistem proporsional terbuka untuk Pemilu 2024.

Menurut dia, Muhammadiyah telah mengusulkan dua sistem untuk Pemilu 2024 yang merupakan hasil Muktamar dan telah disepakati seluruh anggota. 

"Kita mengusulkan, pertama agar sistem proporsional terbuka sekarang ini diganti dengan sistem tertutup, dimana pemilih hanya memilih gambar partai politik yang nomor urut calon legislatifnya sudah ditetapkan oleh partai politik," kata Abdul Mu’ti usai menerima kunjungan KPU di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Senin (3/1/20223). 

Abdul Mu’ti melanjutkan, usulan kedua yang disepakati adalah terbuka terbatas. Yaitu, sistem pemilihan akan seperti yang dulu pernah dipakai dengan memilih partai politik atau memilih calon legislatif yang memang semuanya mengikuti ketentuan yang berlaku. 

"Kalau memenuhi Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) tentu dia akan terpilih. Tapi kalau misalnya tidak, tentu yang berbeda adalah yang sesuai dengan nomor urut. Sehingga dengan sistem proporsional terbuka terbatas, suara pemilih masih terakomodir dan masih ada yang keluar sebagai calon legislatif untuk dapat memiliki kesempatan terpilih walaupun tidak di nomor urut yang teratas," jelas Abdul Mu’ti. 

Meski begitu, dia melanjutkan, dua sistem tersebut merupakan sebatas usulan. Dia memastikan tidak ada intervensi terhadap hal terkait dan tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan soal sistem proporsional terbuka. 

"Nanti semuanya keputusannya ada pada Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini sedang mengkaji usulan perubahan sistem pemilu. Tetapi memang kami tentu saja menyampaikan ini sebenarnya bukan hanya sejak Muktamar 48, tapi ketika Sidang Thamrin 2014, sudah menyampaikan usulan ini harapan kami," dia menutup.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


KPU Bersilaturami ke Muhammadiyah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersilaturahmi ke Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersilaturahmi ke Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersilaturahmi ke Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama rombongan komisioner dan disambut oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama perangkat struktural organisasi, termasuk Sekretaris Umum Abdul Mu’ti yang ikut mendampingi.

“Kita keliling ke beberapa organisasi keagamaan, pada hari ini kami diterima oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dalam silaturahim ini nah kami menyampaikan bahwa KPU ini karakter lembaga yang melayani,” kata Hasyim kepada awak media usai silatruahmi yang berlangsung tertutup selama 2 jam di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Hasyim menjelaskan, pelayanan KPU menjangkau dua pihak. Pertama melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dan kedua melayani peserta Pemilu.

Menurut Hasyim, warga Muhammadiyah menjadi bagian dari dua pihak yang dilayani oleh instansinya. Maka dari itu, KPU meyakini akan lebih efektif untuk meminta tolong Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menyosialisasikan langkah KPU untuk kesuksesan Pemilu 2024.

"Kami sampaikan ke Pak Haedar, bahwa ada situasi pasca Pemilu 2019 ini pembelahannya rasa-rasanya kok masih dirasakan ya karena itu kami di KPU Sebagai penyelenggara Pemilu 2024 itu menyampaikan pesan kebangsaan bahwa Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa dan itu disambut baik," bangga Hasyim.

 


Sarana Pererat Persatuan dan Kesatuan

Mengutip pesan Muhammadiyah, lanjut Hasyim, sebisa mungkin Pemilu 2024 akan menjadi sarana untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, di dalam politik itu ada kawan dan lawan yang abadi.

"Dalam Pemilu Presiden partai-partai mungkin berkoalisi nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama pada waktu Pilkada koalisinya berubah lagi, itu menunjukkan bahwa namanya dalam politik itu biasa-biasa saja yang namanya bersaing dan berkompetisi," pesan Hasyim.

Terakhir, Hasyim memastikan kepada Muhammadiyah terkait Pemilu 2024 yang tidak akan dilakukan penundaan. Semua akan tepat dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

“Pemilu berjalan sesuai dengan rencana yang hari pemungutan suaranya direncanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024 itu berjalan terus,” Hasyim memungkasi.

Infografis Anak Muda Sayangi Lansia, Ayo Temani Vaksinasi Covid-19. (Liputan6.com/Niman)
Infografis Anak Muda Sayangi Lansia, Ayo Temani Vaksinasi Covid-19. (Liputan6.com/Niman)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya