Menteri ATR ke Surabaya, Dorong Penyelesaian Konflik Agraria Terselesaikan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Jan 2023, 17:19 WIB
Diterbitkan 05 Jan 2023, 18:18 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria. (Foto: Dokumentasi ATR).

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto bergerak cepat menyusun langkah percepatan reforma agraria.

Hal ini seusai melakukan rapat terbatas di Istana dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa hari lalu. Di mana, Reforma agraria memang menjadi salah satu fokus kerja Presiden Jokowi.

"Kasus-kasus pertanahan yang sudah berlangsung puluhan tahun memang harus segera dicarikan solusi dan skema penyelesaian," kata Hadi dalam keterangannya, Kamis (5/1/2023).

"Saya akan segera melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik untuk menemukan solusi dan menawarkan skema penyelesaian masalah. Salah satunya Kota Surabaya,"sambungnya.

Di Surabaya, Hadi menyambangi warga Tanjung Perak dan beberapa pihak untuk mendorong kesepakatan penyelesaian konflik agraria. Sengketa lahan ini sudah berlangsung puluhan tahun antara masyarakat Tanjung Perak dengan PT. Pelindo III.

Dia juga meninjau rumah warga untuk mencari skema penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait Surat Ijo yang sudah berlangsung sejak tahun 1960an.

Selain itu, Hadi juga mendatangi Warga Perkumpulan Warjoyo, Kelurahan Sawunggaling untuk berdialog tentang skema penyelesaian sengketa antara PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan warga masyarakat.

 

Berbagai Pihak

Sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia banyak terjadi antara warga masyarakat dengan pihak swasta, BUMN, pemerintah daerah, TNI/Polri, juga karena ada warga yang sudah menghuni kawasan hutan cukup lama.

Rata-rata sudah pulihan tahun belum menemukan solusi penyelesaian. Program reforma agraria Presiden Jokowi diharapkan bisa menuntaskan konflik-konflik pertanahan yang melibatkan rakyat banyak.

Kementerian ATR/BPN sangat serius dalam melakukan percepatan penuntasan program reforma agraria ini. Setelah dari Jaw Timur, Menteri Hadi dijadwalkan akan ke Kabupaten Jember dan beberapa lokasi di Jawa Tengah dan Sumatera.

Hadi menegaskan komitmennya dalam penuntasan kasus sengketa agraria "saya ini mantan Panglima TNI, ini sudah tugas negara dan InsyaAllah akan tuntaskan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya