Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

3 Hasil Rakor Menko Marves Luhut Bareng Pj Gubernur DKI Heru Budi Bahas Polusi Udara Jabodetabek

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun membeberkan hasil rakor bersama Menko Marves Luhut. Salah satunya memerintahkan seluruh karyawan kementerian untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi polusi udara.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 20 Agu 2023, 14:57 WIB

Diterbitkan 20 Agu 2023, 14:50 WIB

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Waspadai Dampak Gabungan Polusi dan Sinar UV ke Kulit

Polusi udara yang tinggi ditambah paparan sinar UV bisa menyebabkan kerusakan kulit. [Foto Ilustrasi: Pexels/Jimmy Liao]

Liputan6.com, Jakarta - Pada Jumat 18 Agustus 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat koordinasi (rakor) permasalahan pencemaran udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun membeberkan hasil rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut.

Salah satunya, Heru Budi mengungkapkan, Menko Marves Luhut memerintahkan seluruh karyawan kementerian untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi polusi.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21," kata Heru di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jalan MH Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2023.

Meski begitu, Heru tidak menjelaskan secara detail persentase dan ketentuan WFH di tingkat kementerian arahan dari Luhut tersebut.

Sedangkan, di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan uji coba WFH dengan kapasitas 50 persen selama tiga bulan mulai 21 Agustus 2023 sampai 7 September 2023.

Selain itu, menurut dia, Luhut juga mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek.

"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus (minta) lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ucap Heru Budi.

Berikut sederet hasil rapat koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bahas permasalahan polusi udara di Jabodetabek yang disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dihimpun Liputan6.com:

1. Minta Kementerian dan Pegawai Pemda DKI Lakukan WFH

Imbauan Bagi Warga untuk Bermasker Saat Beraktivitas di Luar Ruangan

Polusi udara dapat menyebabkan sejumlah penyakit, biasanya penyakit tersebut cenderung ke penyakit tidak menular. (merdeka.com/Imam Buhori)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko) Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan pengetatan kebijakan ganjil genap hingga disinsentif tarif parkir demi menekan buruknya polusi udara di wilayah Jabodetabek.

Hal ini disampaikan Heru Budi usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan kepala daerah lainnya terkait permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

"Pak Menteri kan menyarankan WFH, terus (minta) lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain," ujar Heru Budi di Kemenko Marves, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat 18 Agustus 2023.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua Kementerian WFH," sambung dia.

Meski begitu, Heru tidak menjelaskan secara detail persentase dan ketentuan WFH di tingkat kementerian arahan dari Luhut tersebut.

Sedangkan, di tingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan uji coba WFH dengan kapasitas 50 persen selama tiga bulan mulai 21 Agustus 2023 - 7 September 2023.

"Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21," kata dia.

2. Kebijakan WFH yang Bakal Diterapkan

Akibat polusi udara, langit biru Jakarta berubah menjadi kabut pekat. hal ini sangat berdampak bagi kesehatan para pekerja di kawasan Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Heru menegaskan, kebijakan bekerja dari rumah (WFH) dengan kapasitas 50 persen di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

"(ASN) yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH)," ujar Heru.

Sementara itu, kebijakan WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta juga bakal dikondisikan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN digelar pada 5-7 September. Dimana kapasitas WFH rencananya bakal ditambah jadi 75 persen.

Rapat itu turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

3. Usulkan Ganjil Genap Diperketat

Kendaraan melintas saat kabut polusi menyelimuti Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kemudian Heru Budi mengungkapkan bahwa Luhut memerintahkan seluruh karyawan kementerian untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home (wfh) guna mengurangi polusi.

"Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH. Kalau Pemda DKI sudah mulai tanggal 21," kata Heru.

Meski demikian, Heru mengaku belum mengetahui kapan kebijakan itu terapkan.

"Lagi dibahas," jelas Heru.