Liputan6.com, Jakarta - Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan petisi Bulaksumur berisi kritikan terhadap gaya kepemimpinan Jokowi yang dinilai melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.
Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto angkat bicara. Dia mengatakan, petisi Bulaksumur tidak mewakili suara civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) secara keseluruhan.
Baca Juga
"Saya juga tokoh Bulaksumur, jadi itu kalau satu dua orang biasa-biasa aja," kata Airlangga usai hadiri silaturahmi Relawan Prabowo-Gibran se-Sulsel di GOR Sudiang Jalan Pajjaiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/2/2024).
Advertisement
"Itu kan kemarin beberapa orng menggunakan kampus Bulaksumur untuk membuat press release ada yang dari Bulaksumur ada yang dari luar. Jadi Biasa-biasa aja dalam politik, kan ada pilihan," sambung dia.
Airlangga kemudian menyinggung soal demokrasi Indonesia yang mendapat apresiasi negara-negara lain. Karena berhasil menyelenggarakan pemilu dengan aman dan tertib.
"Pemilu lima tahunan itu membuat Indonesia menjadi negara demokrasi paling tertib di ASEAN. Dan kita adalah negara demokrasi terbesar ke-3," ujar dia.
Presiden Jokowi sendiri mengaku sudah mengetahui soal Petisi Bulaksumur yang disampaikan sejumlah civitas akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pada petisi tersebut, Jokowi dikritik karena model kepemimpinannya yang dirasa sudah melenceng dan menabrak aturan tentang bernegara yang baik.
Menanggapi hal itu, Jokowi menilai bahwa apa yang disampaikan adalah hak berdemokrasi. Dia pun memilih tidak berkomentar soal hal lain yang menyangkut poin-poin di dalam petisi. "Ya itu hak demokrasi," jawab Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).
Isi Petisi UGM
Sebagai informasi, petisi disampaikan oleh Prof Koentjoro di Balairung UGM. Dia tidak sendiri, sejumlah guru besar UGM, dosen, hingga mahasiswa turut hadir bersamanya.
Berikut isi dari Petisi Bulaksumur UGM untuk Jokowi:
Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, serta netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.
Presiden Joko Widodo sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Junjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara.
Advertisement