Beredar Isu AHY Bakal Jadi Menko Polhukam, Demokrat Tegaskan Pantang Minta Jabatan

Liputan6.com, Jakarta - Susunan kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka beredar di media sosial. Salah satu nama yang muncul adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat itu diisukan bakal menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Menanggapi isu tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Renanda Bachtar menegaskan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY memegang tinggi etika.

Sehingga, menurut dia, tidak mungkin SBY dan AHY meminta jabatan termasuk dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran.

"Kalau dengan partai lain saya tidak tahu, tapi kalau dengan Demokrat atau AHY saya berani taruhan tidak ada. Pak SBY dan AHY ini sangat memegang etik," kata Renanda saat dihubungi merdeka.com, Selasa (20/2/2024).

Lebih lanjut, Renandra menegaskan, sosok SBY dan AHY tak mungkin bertanya soal jabatan strategis, terutama posisi di menteri kabinet jika tidak dimintai pandangan atau tanggapan terlebih dahulu.

"Kalau tidak ditanya atau diminta responnya, pantang menanyakan soal kursi kabinet ataupun posisi-posisi di eksekutif lainnya," ucap politikus Demokrat ini menandaskan.

Sebagai informasi, beredar susunan kabinet jika Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Jajaran menteri tersebut di antaranya:

Nusron Wahid sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Airlangga Hartarto sebagai Menko Bidang Perekonomian, Rachmat Pambudy sebagai Menko Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia, Erick Thohir sebagai Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Reporter: Alma Fikhasari

Merdeka.com

Beredar poster bocoran daftar menteri Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dalam poster itu tertulis Kabinet Indonesia Emas menganut struktur kabinet Presiden Soekarno yang menyertakan jabatan posisi Menteri Muda.

Di situ, terpampang wajah Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai wakilnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyebut daftar yang beredar itu hampir dipastikan hoaks karena sekedar prediksi orang.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa? Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang. Prediksi tentunya bisa salah bisa benar tapi dari pengalaman kita kan seringkali salah," kata Sara kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Waketum Partai Gerindra ini mengatakan, TKN Prabowo-Gibran masih menunggu hasil resmi dari KPU untuk hitungan Pilpres maupun Pileg. Pihaknya juga masih membuka para pihak untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dululah langkah demi langkah. Jangan lupa kita masih terbuka kepada siapapun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu," ucapnya. 

Poster yang memperlihatkan susunan kabinet jika paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menang di Pilpres 2024 viral di media sosial.

Dalam poster itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masuk dalam bocoran daftar menteri itu. Jokowi menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden dan SBY menjadi wakilnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Bahlil Lahadalia, hingga Tito Karnavian juga ikut masuk dalam daftar kabinet ini.

Masing-masing menduduki jabatan Menko Bidang Perekonomian Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Investasi dan Menteri Dalam Negeri.

Dua keponakan Prabowo yakni Rahayu Saraswati dan Budisatrio Djiwandono mendapat jabatan sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, serta Menteri Lingkungan Hidup.

Jabatan Menteri Keuangan pun digantikan Wishnu Wardhana yang merupakan CEO perusahaan energi Indika Energy. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijabat oleh Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri Agama tetap dipegang oleh Yaqut Cholil Qoumas.