Sekjen Parpol Koalisi AMIN Akan Kumpul di NasDem Tower Bahas Hak Angket Pilpres 2024

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, tiga sekjen partai politik (parpol) koalisi perubahan akan berkumpul di NasDem Tower hari ini, Kamis, (22/2/2024).

"Rapat rutin tiga sekjen," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Kamis (22/2/2024).

Menurut Hermawi, rapat antar tiga sekjen parpol koalisi yang mengusung capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tersebut akan membahas sejumlah hal.

Salah satunya, soal usulan hak angket sikapi dugaan kecurangan di pemilihan umum (Pemilu) 2024. "Diantaranya (membahas soal usulan hak angket)," ujar Hermawi.

Adapun pertemuan antar tiga sekjen itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari ini. "(Waktu pertemuan) sore-makan malam," kata dia.

Diketahui, Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tengah mengumpulkan data dan fakta terkait kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Sejalan dengan hal itu, calon presiden atau capres nomor urut satu Anies Baswedan mengaku menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Namun, kata dia Pilpres harus berjalan jujur.

"Jadi saya ingin ajak seluruh rakyat Indonesia apapun pilihan Pilpres saudara boleh pilih nomor 1, nomor 2, nomer 3, tapi harus sama-sama memilih Pilpres jujur. Apa pun pilihannya. Mau 1, 2, 3 harus sama-sama kita pilih yang jujur," kata Anies di Posko THN AMIN di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Pasalnya, Anies menilai kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan yang tidak ditopang kejujuran akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar.

"Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi di bidang-bidang lain. Kalau pelanggaran di bidang Pemilu dibiarkan sebentar lagi akan terjadi di tempat lain, di kompetisi bisnis kita akan temukan ketidakjujuran, praktek perubahan kebijakan kita alami ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan," jelas dia.

Lebih lanjut, Anies menyebut data dan fakta kecurangan yang tengah digodok THN AMIN akan diumumkan setelah semua bukti rampung. THN AMIN, kata dia juga sedang mempersiapkan langkah berikutnya atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menilai, usulan penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang digulirkan oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo sangat berlebihan.

"Itu hak angket itu berlebihan, kalau seperti itu ada kecurangan. Nanti kalau ada hak angket di Boyolali malah ketahuan semua yang melakukan kecurangan siapa nanti kalau seperti itu. Saya kira itu berlebihan," kata Nusron kepada wartawan, dikutip Kamis (22/2/2024).

Meski demikian, ia menyebut usulan itu hak tiap parpol. Namun, ia memastikan bahwa usulan itu berlebihan.

"Tapi ya namanya hak kita dengarkan dengan baik. Tapi menurut hemat kami, dukungan atau dorongan untuk hak angket itu berlebihan kalau atas nama kecurangan pemilu," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo terus mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ganjar juga DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara pemilu. 

Ganjar mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi. 

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” kata Ganjar dalam keterangannya, Rabu (21/2/2024). 

Menurutnya, sangat diperlukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” ungkapnya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” tandasnya.