PKB: PBNU Kok Tiba-tiba Gila Hormat

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid angkat bicara mengenai tudingan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyebut PKB tidak menghormati PBNU.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 30 Jul 2024, 19:05 WIB
Diterbitkan 30 Jul 2024, 19:05 WIB
Jazilul Fawaid
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. (Liputan6.com/Delviras Hutabarat).

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid angkat bicara mengenai tudingan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menyebut PKB tidak menghormati PBNU.

Jazilul justru menilai kini PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) selalu menggembosi dan mengganggu PKB.

"Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Padahal, kata Jazilul, PKB cukup berprestasi dilihat dari hasil Pemilu 2024. Ada kenaikan kursi DPR yang diperoleh PKB dari 58 menjadi 68 kursi. Namun, menurut Jazilul Fawaid, PBNU tidak juga mengakui keberhasilan PKB ini.

"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, 10 kursi. Dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan al sunnah wal jama'ah, yang paling besar di parlemen ini. Itu lho enggak pernah diakui," kata Jazilul.

Jazilul menegaskan PKB tidak bermasalah seperti yang ditudingkan PBNU. Oleh karena itu, ia mempersilakan PBNU untuk bertanya kepada akar rumput Nahdlatul Ulama, alasan perolehan suara PKB justru meroket saat ini.

"Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi itu melecehkan suara-suara nahdliyin yang memilih PKB dong," kata Jazilul.

Menurut Wakil Ketua MPR itu, tudingan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf yang menyebut PKB melecehkan atau tidak menghormati PBNU adalah salah dan terkesan gila hormat.

"PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan al sunnah wal jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati. Maksudnya gimana menghormati? Menghormatinya begitu. Menjalankan apa yang menjadi ide ideologi perjuangan al sunnah wal jamaah seperti juga NU," kata Jazilul.

 

PBNU Bentuk Pansus untuk Rebut Kembali PKB

Gus Ipul
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. (Foto: Istimewa)

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk tim lima panitia khusus (pansus) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Gus Ipul, tim lima merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

"PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan," kata Gus Ipul seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (26/5/2024).

Gus Ipul beralasan, saat ini elite di PKB banyak membuat pernyataan melenceng dari fatsun awal berdirinya. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis dari para elite partai guna menjauhkan PKB dari struktural Nahdlatul Ulama (NU).

"Pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, PKB didirikan oleh struktur NU, dalam hal ini PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Sehingga, ditegaskan Gus Ipul, tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Keponakan Gus Dur itu mencontohkan, pernyataan elite PKB yang menganggap PBNU tidak perlu didengarkan. Buktinya, kata Gus Ipul, PKB gagal dalam pemilihan presiden 2024. Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan, kalah dari Prabowo-Gibran.

Gus Ipul memastikan, tim lima yang akan dibentuk ini akan menyerupai tim lima pada awal reformasi terdahulu, yang pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB.

Tim lima ini akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

"Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," kata Gus Ipul.

PBNU Akan Ambil Alih PKB, Waketum Jazilul: Tidak Menunjukkan Etika Keulamaan

Ketua Umum PBNU Angkat Bicara Terkait Pertemuan Lima Kader NU dengan Presiden Israel
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menanggapi wacana pembentukan pansus itu, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan jika partainya dari awal telah menyadari hubungan antara PKB dengan Nahdlatul Ulama.

"Dari awal PKB menyadari hubungan historis antara PKB dan NU, dan kami tidak pernah mempermasalahkan jika PBNU posisinya berjarak dengan seluruh partai politik, termasuk PKB," kata Jazilul Fawaid kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).

"Meskipun faktanya, saya rasa Gus Yahya-Gus Ipul itu sering menggembosi PKB. Yang kedua bahwa PKB bukan badan otonom PBNU. PKB berdaulat menjalankan Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang nomor 2 tahun 2011. Sedangkan NU berjalan dengan Undang-Undang Ormas. Jadi kamarnya berbeda," sambungnya.

Menurut Jazilul, kisruh yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham dengan konstitusi, tata kelola organisasi dan tata krama.

"Jadi disayangkan organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan. Mau nyerobot, mau ambil alih, mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama," ujar Jazilul.

"Itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," tambahnya.

Selain itu, rencana pembentukan pansus oleh PBNU, ditegaskan Jazilul, batal demi hukum.

"Pansus PBNU itu batal demi hukum kalau menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang Ormas. Enggak ada itu. Maka dengan sendirinya enggak ada pansus itu, enggak ada pansus itu," tegasnya.

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya