Muhammadiyah Ajak Seluruh Elemen Rawat Kebhinekaan untuk Kepentingan Bangsa

Menurut Mu'ti, selesainya Pemilu legislatif dan Pilpres masyarakat seharusnya move on dan menerima hasil pemilu sebagai realitas politik.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 04 Sep 2024, 14:38 WIB
Diterbitkan 04 Sep 2024, 14:36 WIB
Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengajak seluruh elemen bangsa, untuk mampu menjaga stabilitas politik sebagai upaya untuk keberlanjutan transisi kepemimpinan ke depan.

Menurut Mu'ti, selesainya Pemilu legislatif dan Pilpres masyarakat seharusnya move on dan menerima hasil pemilu sebagai realitas politik.

"Seluruh elemen bangsa harus melihat ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Mu'ti seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (4/9/2024).

Mu’ti menyebyt, sebuah negara yang demokratis pergantian kepemimpinan adalah peristiwa politik biasa. Sehingga, pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan prinsip kepemimpinan sebelumnya untuk menciptakan iklim harmonis antar masyarakat.

"Idealnya, setiap pemimpin mengembangkan prinsip kesinambungan. Legasi yang baik dilanjutkan dan dipertahankan, yang kurang diperbaiki atau diganti dengan yang lebih baik," ujar dia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Terima Siapapun Pemimpin Terpilih

Ia mendorong, agar masyarakat Indonesia bisa menerima siapapun pemimpin yang terpilih melalui mekanisme politik yang benar dan sah.

"Pemimpin yang terpilih, presiden-wakil presiden dan semua pejabat eksekutif, adalah pemimpin bangsa dan negara yang berdiri di atas semua golongan serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan partai," tutur dia.


Patuh

Sebagai penutup, Mu'ti meminta agar seluruh elemen masyarakat patuh terhadap pemerintah yang berdiri di atas konstitusional.

"Masyarakat hendaknya mematuhi pemimpin apabila langkahnya konstitusional. Apabila menyimpang dari Konstitusi dan hukum, masyarakat dapat menyampaikan kritik secara lisan atau tulisan untuk kepentingan umum dan kehidupan bangsa yang lebih baik," dia menandasi.

Infografis Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya