BKKBN Harap Prabowo Bentuk Lembaga yang Menjamin Kesejahteraan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menyiapkan lembaga yang mudah dan betul-betul menjamin kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Advokasi Penggerak dan Informasi (ADPIN) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso dalam acara diskusi dengan tema 'Kaukus Kependudukan dan Pengentasan Kemiskinan Mencari Solusi untuk Pemimpin Baru'.

"Nah di sisi lain memang tata kelola itu menjadi penting, jadi kalau sekarang ini Pak Presiden dan tim sedang menyiapkan kelembagaan, mudah-mudahan kelembagaan ini betul-betul tidak hanya istilahnya sebagai bagian daripada," kata kata Teguh di kawasan Jakarta Timur, Jumat (27/9/2024).

"Tapi betul-betulnya akan menjawab kebutuhan publik, gimana pemerintah betul-betul hadir di masyarakat dan menjamin adanya kesejahteraan," sambungnya.

Selain itu, ia ingin agar tata kelola terkait dengan kesejahteraan masyarakat menjadi penting, sehingga berharap ini diwujudkan oleh Prabowo nanti.

"Memang tata kelola menjadi penting. Apakah kebijakan-kebijakan strategis itu betul-betul sampai dirasakan manfaatnya sampai akar rumput itu menjadi hal-hal penting," ujarnya.

"Dan disini lah peran publik untuk memberikan masukan-masukan, di kawkus ini dibentuk sebenarnya di inisiasi sebenarnya oleh beliau-beliau ini masyarakat ini adalah untuk memberikan masukan," sambungnya.

Ia pun menegaskan, bakal mendukung penuh program yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintahan mendatang. Hal ini agar bisa lebih efektif lagi ke depannya.

"Untuk isu-isu strategis apa kedepan? Spiritnya adalah mendukung penuh, kebijakan pemerintah ke depan agar betul-betul lebih efektif menjawab semua yang menjadi harapan untuk masyarakat dan keluarga Indonesia," pungkasnya.

Pemerintah Indonesia memiliki utang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 triliun pada 2025. Artinya, utang jatuh tempo tersebut menjadi tanggungan pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp 705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp 94,83 triliun.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Riko Amir memastikan utang-utang tersebut akan dilunasi tahun depan. Ia optimistis, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang.

"Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi," kata Riko, dalam kegiatan Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Riko menuturkan, sumber pendanaan untuk pembayaran utang utamanya berasal dari refinancing. Sebagai informasi, Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

Skema itu dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Strategi pun cukup aman untuk dilakukan karena kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik.

"Yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? yaitu credit rating kita yang investment grade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut," jelas Riko.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2024 tetap terkendali. Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2024 tercatat sebesar USD 414,3 miliar atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1%. 

“Perkembangan Utang Luar Negeri tersebut bersumber dari sektor publik, baik Pemerintah maupun Bank Sentral,” kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi Erwin Haryono, Kamis (19/9/2024).

Posisi Utang Luar Negeri pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah.

Di sisi lain, Utang Luar Negeri pemerintah tetap terkendali. Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada Juli 2024 sebesar 194,3 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 0,6% (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy) pada Juni 2024.

Perkembangan Utang Luar Negeri tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. 

“Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

BI melihat Utang Luar Negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total Utang Luar Negeri Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4%).

Posisi Utang Luar Negeri pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh Utang Luar Negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total Utang Luar Negeri pemerintah.

Reporter: Nur Habibie/Merdeka.com