Soal PDIP Merapat Pemerintahan Prabowo, AHY: Kami Serahkan Penuh ke Presiden Terpilih

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku belum mendengar informasi bahwa PDIP akan merapat Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau ke kabinet mendatang. Menurutnya yang paling mengetahui adalah Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Pertama yang paling mengetahui kedepannya seperti apa dan apa yang ingin dijalankan untuk mewujudkan visi indonesia maju seperti yang di kampanyekan oleh Bapak Prabowo, ya beliau sendiri,” kata AHY di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Oleh karena itu, AHY menegaskan Demokrat mendukung apapun pilihan Prabowo ke depan.

“Tentunya kami hanya ingin memberikan support secara penuh kami menyerahkan semuanya kepada bapak presiden terpilih,” kata AHY.

AHY mengaku tak ada masalah siapa pun masuk ke pemerintahan ke depan. Sebab, Demokrat fokus untuk mengawal Prabowo.

“Kalau saya sendiri tidak punya perasaan lain-lain karena kami hanya fokus pada upaya untuk menjalankan peran apapun peran yang akan diberikan kami partai demokrat untuk bisa mengawal pemerintahan 5 tahun ke depan dan tentunya dalam politik ini kan serba dinamis ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat tidak mempermasalahkan jika PDI Perjuangan bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto berhak menentukan siapa yang bergabung dengan pemerintahannya.

"Ya itu juga dikembalikan kepada Pak Prabowo. Sebagai pemimpin koalisi Pak Prabowo berhak tentu untuk menentukan siapa saja anggota koalisi yang tentu ada hitung-hitungannya. Ya tentu juga program dan kegiatan ke depan tentu mendapatkan dukungan seluruh pihak," kata Hero saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Partai Demokrat, kata Hero, tidak mempermasalahkan apalagi keberatan jika PDIP bergabung di kabinet Prabowo-Gibran.

"Kami enggak mempermasalahkan karena itu menjadi kepentingan dan haknya Pak Prabowo. Jadi kita serahkan saja ke Beliau. Beliau punya kalkulasi, punya hitung-hitungan dan tentu mudah-mudahan Beliau bisa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan bisa memimpin Indonesia dengan baik ke depan," kata Hero.

Sebelumnya beredar video Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey saat pengukuhan tim pemenangan calon bupati Minahasa. Dalam video itu, Olly membocorkan PDIP akan bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pilpres sudah selesai. PDI Perjuangan ada di dalam bersama Pak Prabowo," kata Olly seperti dilihat pada rekaman tersebut.

Video itu memantik spekulasi PDIP bakal merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Dewan Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun menolak menanggapi ucapan Olly.

Begitu pun rencana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo yang disebut digelar sebelum pelantikan Presiden RI 20 Oktober. "Belum ada jadwal pasti kapan bertemu (Megawati dan Prabowo)," ujar Komaruddin.

Seorang petinggi partai KIM mengungkapkan, peluang PDIP bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran terbuka. Lampu hijau dari Prabowo untuk PDIP mulai terlihat.

Namun, keputusan akhir PDIP tetap ditentukan dalam pertemuan Megawati dan Prabowo. Prabowo berencana menarik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Abdullah Azwar Anas ke pemerintahannya.

Budi Gunawan dikenal sebagai mantan ajudan sekaligus orang dekat dengan Megawati. Sementara, Azwar Anas merupakan kader PDIP yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Jokowi.

Bahkan, Prabowo sudah menyiapkan jabatan untuk dua anak buah Megawati itu. Budi Gunawan bakal ditunjuk menjadi Menko Politik dan Keamanan (Polkam) dan Azwar Anas tetap bertugas di Menpan RB. Prabowo dikabarkan sudah beberapa kali bertemu dengan Budi Gunawan.

Secara pribadi, menurut sumber, Prabowo Subianto menyukai profiling mantan Wakapolri itu. "PDIP firm. Budi Gunawan jadi Menko Polkam, Azwar Anas tetap di Menpan RB," ujar sumber itu.