Antrean Haji Capai 5,4 Juta Orang, BPKH Ajak Perbankan Cari Solusi Melalui Teknologi dan Inovasi

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar Annual Meeting dan Banking Award 2024 di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Jumat (13/12/2024). Forum ini menjadi kesempatan bagi BPKH untuk memaparkan kinerja lembaga, sekaligus memberikan penghargaan kepada mitra perbankan syariah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, dalam sambutannya menegaskan pertemuan tahunan ini memiliki dua tujuan utama: yakni memperkuat kolaborasi antara BPKH, lembaga keuangan syariah, dan penyedia teknologi dalam sektor keuangan haji, serta mendorong inovasi dalam layanan bagi jemaah haji.

Karenanya, salah satu agenda utama dalam acara tahunan ini adalah membahas inovasi layanan keuangan syariah dalam ekosistem haji, untuk mempermudah proses setoran awal haji.

"Peningkatan layanan kepada jemaah haji sangat penting. Karenanya BPKH berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi layanan keuangan melalui seamless process setoran awal haji agar lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan dan aman," ujar Fadlul dalam keterangannya.

Pada acara tersebut, BPKH juga memberikan penghargaan kepada 30 mitra perbankan syariah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan layanan bagi jemaah haji. "Penghargaan ini kami berikan sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dan kontribusi mitra perbankan syariah yang terus mendukung BPKH dalam mewujudkan layanan haji yang semakin baik," ujar Fadlul.

Fadlul mengakui, Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) memainkan peran strategis dalam pelayanan jemaah haji.

"Kiprah BPKH selama tujuh tahun terakhir tentu tidak lepas dari peran BPS-BPIH sebagai garda terdepan dalam menerima setoran haji jemaah indonesia, yang saat ini antriannya mencapai 5,4 orang," sebut Fadlul.

Menurut Fadlul, banyaknya jemaah antri merupakan peluang sekaligus tantangan bagi ekosistem perhajian. "Apabila kita lihat data BPS tahun 2023, ada 17 juta dari 210 juta umat muslim Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah haji. Namun baru 0,31 persen yang sudah terdaftar sebagai calon jemaah haji," ujarnya.

Dari sisi bisnis, ini tentu menjadi pangsa pasar yang besar untuk digarap BPS BPIH. "Namun di sisi lain, antrean haji yang mencapai 5,4 juta orang membuat waktu tunggu berangkat ke tanah suci bertambah menjadi 25-30 tahun," ucap Fadlul.

"Inilah yang perlu kita carikan solusinya, untuk membantu umat muslim Indonesia melaksanakan rukun Islam kelima melalui produk dan layanan perbankan Syariah," harap Fadlul.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyebut panjangnya masa antre jemaah haji Indonesia, merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan tempat di Arab Saudi.

"Seandainya Mina tak terbatas, Arafah tak terbatas, sekitar Kabah tak terbatas, dan bandara tak terbatas, kita mungkin tidak perlu berkumpul di sini, malam ini," kata Menteri Agama, Nasaruddin Umar.

Keterbatasan area haji di Saudi, kata Menag, berbanding terbalik dengan pesatnya pertambahan populasi muslim dunia.

"Data terakhir 2024, populasi muslim dunia sudah 2,2 miliar. Tidak ada agama yang paling pesat perkembangan (jumlah) umatnya selain Islam," ujar dia.

Dalam upaya mengurai masa antre haji di Indonesia, ada wacana untuk mengajukan kuota tambahan ke kerajaan Saudi. Namun pada pertemuan dengan menteri urusan haji Saudi beberapa waktu lalu, Nasaruddin belum menyampaikan permintaan itu.

"Karena setelah saya pelajari, sumber krusial pelaksanaan haji tahun lalu adalah kuota tambahan itu," cetusnya.

Maka sebelum meminta tambahan kuota, penting bagi Indonesia untuk memastikan siap mengurus lebih banyak jemaah ke tanah suci.

Sekedar catatan, pada musim haji 2024 Indonesia mendapat 221.000 kuota jemaah, plus 20.000 kuota tambahan.

"Kalau kita mampu carikan jalan keluar, agar tidak terjadi persoalan teknis dan prinsip, maka mungkin lebih dari itu kita bisa peroleh," tandas Menag.

Sebagai bagian dari ikhtiar memudahkan calon jemaah, saat ini BPKH telah memiliki aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar haji dan melakukan setoran awal secara digital.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander menyatakan lewat aplikasi ini, pengguna dapat memilih bank yang diinginkan, dan langsung melakukan pendaftaran tanpa harus mengunjungi kantor cabang bank atau melakukan proses manual.

"Dengan sistem yang lebih terbuka dan terhubung, setiap orang, kapan saja dan di mana saja, dapat membuka tabungan haji dan mendaftar secara praktis melalui ponsel mereka," jelas Harry.

Tak cuma pendaftaran haji, BPKH juga berharap sistem cashless dapat diterapkan untuk keperluan lain jemaah.

"Ke depannya, kami berharap pembayaran untuk biaya hidup (living cost) jemaah haji bisa sepenuhnya cashless, menggunakan tapping kartu atau aplikasi digital," ujar Harry.

BPKH telah menggandeng tujuh bank yang berpartisipasi dalam meluncurkan aplikasi ini, di antaranya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank BJB Syariah, Bank Danamon, Bank CIMB Niaga, dan Bank Nagari.

"Kami berharap semakin banyak bank yang bergabung. Target kami adalah sampai tahun 2030, BPKH dapat mengelola sekitar 270 triliun aset dan menyediakan berbagai saluran akses yang lebih banyak dan inklusif untuk pendaftaran haji, baik melalui cabang fisik, digital, atau omni-channel," terang Harry.